Implementasi Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah

Latar Belakang Masalah Hukum Kontrak Pada Murabahah

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip bagi hasil, dalam operasionalnya juga berdasarkan aqidah dan moral Islam, sehingga akan tercapai keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akherat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis ingin mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul: IMPLEMENTASI HUKUM KONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) CABANG SURAKARTA.

 

Perumusan Masalah.

  1. Apakah pelaksanaan hukum kontrak dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dalam hukum ekonomi syari’ah secara komprehensif ?
  2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur bila debitur wanprestasi ?

 

Landasan Teori

  • Implementasi Hukum

Pengertian implementasi adalah sebagai proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, kemajuan, organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta5. Dalam penelitian ini, implementasi dimaksudkan ialah proses pelaksanaan atau penerapan suatu aturan baik itu berupa undang-undang atau produk hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas untuk itu dan berlaku dalam suatu komunitas masyarakat, lembaga maupun instansi.

  • Hukum Kontrak/akad

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, Menurut pendapat Ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti Wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.

  • Definisi Murabahah.

Menurut Fiqh, Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana menjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.

  • Rukun dan syarat-syarat Murabahah.

Untuk terbentuknya akad pembiayaan murabahah dalam Islam harus lah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat murabahah. Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada 5 yaitu :

  1. Adanya penjual (ba’i)
  2. Adanya pembeli (musytari)
  3. Objek atau barang (mabi’) yang diperjual belikan.
  4. Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang.
  5. Ijab kabul (sighat)atau formula akad

 

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer.

Data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara, dokumen, maupun observasi.

Sedangkan untuk melengkapi data tersebut, juga dilaksanakan penelitian dalam rangka memperoleh data sekunder.

 

Kesimpulan

  1. Pelaksanaan hukum kontrak dalam pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, secara umum telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan–peraturan lainnya seperti : fatwa-fatwa Dewan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
  2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kreditur Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, apabila debitur wanprestasi, pihak debitur melakukan tindakan persuasif dengan cara pembinaan kepada debitur dan hasilnya dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, sehingga tidak terjadi sengketa di Pengadilan.