Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn

Latar Belakang Masalah Pegadaian Syariah 

Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul

IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH DAN RAHN (STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI SLEMAN JOGYAKARTA).

 

Perumusan Masalah

  1. Apakah pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati telah sesuai dengan Hukum Islam?
  2. Apa hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati?

 

Landasan Teori

Berdasarkan permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini, penulis menetapkan kerangka teori yang dipergunakan dalam analisis hasil penelitian meliputi 4 (empat) hal, yaitu teori implementasi Hukum, prinsip-prinsip syari’ah dalam lembaga keuangan, teori pelaksanaan akad murabahah dan rahn serta teori pengembangan sistem operasional pegadaian syari’ah.

  1. Akad Murabahah
  • Pengertian Akad Murabahah

Menurut Dewan Syariah Nasional Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

  • Syarat-syarat Akad Murabahah

Syarat lazimnya murabahah terdiri atas :

  1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
  2. Mengetahui besarnya keuntungan (margin)
  3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memilki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
  • Macam-macam Murabahah.
  1. Murabahah tanpa pesanan.
  2. Murabahah berdasarkan pesanan.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian evalutif dengan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta.

Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

 

Kesimpulan

Pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn di Pegadaian syariah cabang Mlati Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam karena alasan sebagai berikut :

  1. Mayoritas nasabah memilih pembiayaan MULIA dengan alasan mengikuti syariat Islam yaitu karena prinsip bebas bunga, tidak mengandung gharar dan mudah persyaratannya.
  2. Pelaksanaan akad murabahah dan akad Rahn dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut al-‘akid (para pihak), al-ma’kud ‘alaih (obyek perjanjian) maupun sighat (ijab dan kabul).

Hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati adalah faktor-faktor sebagai berikut :

  1. Faktor adanya pendapat hukum sebagian masyarakat (seperti sebagian informan penulis) bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn ini termasuk dalam katagori “Shofqotaini fi shofqoh wahidah” (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi, karena barang jaminan (al-marhun) belum diserahterimakan dan belum dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat yang lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan MULIA karena tidak mengandung riba maupun gharar serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad murabahah.
  2. Faktor pelaksana akad terutama dari pihak pegawai pegadaian di mana nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.