Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan

Judul Skripsi : Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan di Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Propinsi Sumatera Utara

 

A. Latar Belakang Masalah

Hukum telah diformalisasi dalam perundang-undangan demikian juga dengan aparatur yang berfungsi untuk menegakkan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Dalam sistem peradilan pidana terpadu, untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, masing-masing komponen penegak hukum harus berjalan sesuai dengan koridor dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun walaupun rambu-rambu hukum telah ditetapkan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil, fungsionalisasi hukum pidana masih belum bisa berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Akibatnya tujuan hukum pidana sebagai “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan) tidak berfungsi. Hukum pidana dengan sanksi pidananya yang telah dipanggil dalam Undang-undang bidang Kehutanan sebagai bagian dari politik kriminal pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan khususnya tindak pidana perambahan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut tidak dapat berfungsi dengan sebenarnya.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DI SUAKA MARGASATWA KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT PROPINSI SUMATERA UTARA

 

B. Perumusan Masalah

  1. Mengapa fungsionalisasi hukum pidana mengalami hambatan dalam menanggulangi perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Propinsi Sumatera Utara?
  2. Bagaimanakah kebijakan kriminal (criminal policy) ideal yang harus diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Propinsi Sumatera Utara?

 

C. Tujuan Penelitian Skripsi

  1. Untuk mengetahui penyebab terhambatnya fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Propinsi Sumatera Utara.
  2. Untuk mengetahui kebijakan kriminal (criminal policy) ideal yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Propinsi Sumatera Utara.

 

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan kajian terhadap dua permasalahan pokok yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya fungsionalisasi hukum pidana (penal policy) oleh aparat penegak hukum (tahap aplikasi) dan pokok-pokok kebijakan kriminal apa sajakah yang seharusnya diterapkan untuk menanggulangi perambahan hutan yang terjadi di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, maka berdasarkan kajian teoritik yang dikemukakan oleh Friedman bahwa bekerjanya hukum dalam suatu sistem dipengaruhi oleh komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dan diintegrasikan dengan teori kebijakan kriminal (criminal policy) yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dapat dilakukan melalui kebijakan kriminal yang memadukan sarana penal dan non penal, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Terhambatnya fungsionalisasi hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut dipengaruhi oleh:
  2. Komponen Substansi Hukum
  3. Komponen Struktur Hukum
  4. Kebijakan kriminal (criminal policy) yang seharusnya diterapkan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut