Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Judul Skripsi :  Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

 

A. Latar Belakang Skripsi 

Dalam upaya untuk melakukan perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah tampaknya akan menghadapi tantangan yang mempunyai implikasi terhadap perubahan paradigma sistem pemerintahan yang telah menuntut pemerintah Indonesia khususnya kondisi yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk harus terus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan adanya upaya untuk merubah bentuk pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjadi suatu perangkat pendukung terlaksananya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah diindikasikan belum maksimal dilaksanakan serta seiring dengan semangat yang diamanatkan oleh undangundang yang harus dapat dilaksanakan suatu evaluasi terhadap kinerja keuangan baik dari sisi organisasi maupun aparaturnya.Dengan adanya beberapa uraian tersebut diatas maka penelitian ini berjudul ” Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah ”.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten TTU yang meliputi derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal daerah, kapasitas fiskal daerah dan upaya fiskal daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan?
  2. Apakah perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten TTU sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan daerah Kabupaten TTU sebelum kebijakan otonomi daerah diberlakukan?

 

C. Tujuan Penelitian

  1. Perbandingan derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan di Kabupaten TTU.
  2. Perbandingan kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan di Kabupaten TTU.

 

D. Kesimpulan

1. Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) apabila ditinjau dari :

  • Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 1996/1997 sampai 2000 maupun pada masa sesudah otonomi daerah yaitu pada tahun anggaran 2001 sampai 2005 terlihat masih sangat kurang bila dilihat dari kriteria atau tolak ukur kemampuan daerah yakni rata-rata persentasenya berada dibawah 10 %. Jadi desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase PAD terhadap TPD pada masa sesudah otonomi daerah masih sangat kurang.
  • Persentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) pada masa sebelum otonomi daerah masih lebih baik dari sesudah otonomi daerah. Hal ini berdasarkan tolak ukur kemampuan daerah di Indonesia sesuai dengan rata-rata persentasenya kurang yakni berada di antara 10-20 % yaitu sebesar 10,07 Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah hanya dengan rata-rata persentasenya berada dibawah 10 % yang artinya Sangat Kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari persentase BHPBP terhadap TPD pada masa sesudah otonomi daerah sangat kurang.

2. Kebutuhan fiskal (fiscal need ) di Kabuapten TTU pada masa sebelum otonomi daerah lebih rendah dibandingkan pada masa sesudah otonomi daerah. Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh sistem sentralisasi pemerintah sehingga semua kebutuhan semuanya diatur oleh pemerintah pusat sedangkan sesudah otonomi daerah dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah harus berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan daerahnya.

Incoming search terms: