Implementasi Pasal 78 Ayat (15) Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Putusan Hakim

Latar Belakang Masalah Undang-Undang Tentang Kehutanan

Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi Hakim untuk mengembalikan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dalam illegal loging dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, namun dalam prakteknya (dalam kasus tertentu) ternyata ada juga putusan hakim yang mengembalikan alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana illegal loging kepada pemiliknya.

Putusan- putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dalam mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam putusan Hakim. Perbedaan penafsiran dalam mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan oleh Hakim tersebut, menarik perhatian Penulis untuk meneliti permasalahan dengan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk tesis berjudul : Implementasi Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Putusan Hakim (Studi Tentang Penentuan Status Barang Bukti Alat-Alat Atau Alat Angkut Dalam Tindak Pidana Illegal Loging)

 

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang masalah diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Mengapa terdapat perbedaan oleh hakim dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana illegal loging?
  2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal loging?

 

Kajian Teori

Untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya dalam penelitian ini akan dibahas mengenai:

  1. Tinjauan Tentang Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Kehutanan .
    1. UUK (Undang-undang Kehutanan) telah gagal membuat rumusan yang solit terhadap dua hal yakni rumusan alasan kehadirannya menggantikan UU No. 5 / 1967. UUK tidak melakukan kritik atau koreksi paradigmatik terhdap UUK. Karena itu, UUK kemudian juga gagal merumuskan misi idiologis-politiknya.
    2. Berbeda dengan UUPA dan UU No. 5/1967 , UUK telah distorsi pengertian Negara menjadi hanya pemerintah.
    3. UUK tidak melakukan perubahan fundamental terhadap ketentuan yang mengatur masyarakat adat. Dalam konteks hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus yang konkret dapat dilakukan dengan penafsiran dan konstruksi hukum.

 

Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama mengetahui alasan–alasan yang melatar belakangi Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif.

Kedua mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana illegal loging.

 

Kesimpulan

  1. Alasan–alasan yang menjadi penyebab perbedaan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan :
    1. Adanya inkonsistensi petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada hakim dibawahnya, untuk memberlakukan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.
    2. Substansi/ bunyi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang tidak jelas/ tegas.
    3. Adanya perbedaan nilai yang ditekankan. Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan lebih menekankan pada nilai keadilan Sedangkan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan lebih menekankan pada nilai kepastian hukum .
    4. Adanya perbedaan ajaran yang diikuti Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menganut ajaran Interressenjuris prudenz. Sedangkan Hakim yang menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menganut ajaran Legalisme
    5. Adanya perbedaan penafsiran (interpretasi) terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menafsirkan pasal tersebut dengan menghubungkan Undang-undang atau aturan hukum lain (Interpretasi sistematis). Sedangkan Majelis Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menafsirkan pasal tersebut sesuai bunyi dari pasal tersebut apa adanya (Interpretasi Gramatikal)
    6. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman Hakim yang berpengaruh terhadap kemampuan melakukan analysis menentukan ada tidaknya pertentangan antara issue (fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan) dengan ketentuan hukum (rule) yang berlaku dalam tindak pidana illegal loging. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman Hakim tersebut juga mempengaruhi mengenai kemampuan menggali nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
    7. Adanya faktor-faktor ekstern yaitu adanya intervensi terhadap proses peradilan , adanya berbagai tekanan serta faktor sistem pemerintahan (politik).
  2. Dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal loging adalah :
    1. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman
    2. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar.
    3. Pasal 39 KUHP
    4. Asaz “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (geen straf zonder schuld)

Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru

Latar Belakang Masalah Perjanjian Pegadaian Syariah 

Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo yang terletak di Tanjung Anom 69 A Solobaru Sukoharjo berdiri pada tahun 2004 dan mulai efektif bekerja melayani gadai yang sesuai Syariah, sampai sekarang sudah berusia lima tahun berjalan, perkembangan gadai syariah tersebut tidak sepesat Perbankan Syariah yang memang diminati banyak nasabah kelas menengah keatas, karena kesan gadai adalah hanya diminati oleh masyarakat kelas bawah yang bersifat konsumtif, hal ini terlihat dari produk yang ditawarkan oleh gadai Syariah Solobaru belum banyak karena peminatnya masih relatif didominasi oleh kalangan bawah yang dengan terpaksa lari ke Pegadaian karena kebutuhan yang mendesak, hal ini penulis ketahui ketika berada di Pegadaian dan mencoba wawancara dengan nasabah yang datang di Pegadaian Syariah. Sepintas yang menarik adalah Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, hal ini terlihat dari kredit pinjaman yang ditawarkan oleh Pegadaian dengan garis batas minimal Rp. 20.000 sampai dengan Rp 150.000,- dengan proses yang amat sederhana dan cepat cukup dengan waktu lima belas menit uang sudah bisa diterima, dari sinilah sepintas benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah, akan tetapi dari sisi lain yang terkait dengan sewa modal dan akad yang dibuat oleh nasabah dengan Pegadaian apakah tidak akan menimbulkan masalah, terkait dengan barang agunan yang tidak mempunyai setandar pasar yang pasti seperti barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, dari sinilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan akad Rohn Ijarah di Pegadaian Syariah, apakah gadai Syariah menggunakan konsep Islamy yang sesuai dengan al Qur’an dan al Hadits yang di Implemntasikan oleh Ulama Imam Mazhab dalam Kitab-kitab Fiqih, ataukah hanya sekedar merobah akad konvensional menjadi akad Syariah akan tetapi sistimnya tetap sama seperti konvensional.

Berdasarkan klaim Perum Pegadaian dan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi tentang Implementasi akad ijarah pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo.

Rumusan Masalah

Apakah Implementasi akad ijarah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?

Landasan Teori

Akad adalah merupakan sumber Hukum, karena dengan adanya akad akan menimbulkan hak dan kuwajiban antara kedua belah pihak yang berakad, untuk itu penulis akan menguraikan sedikit tentang teori Hukum sebagai berikut :

  1. Teori Hukum

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan teori bekerjanya hukum, yaitu kapan hukum itu dianggap bekerja secara efektif didalam masyarakat, menurut teori Siedmen didalam Amiruddin dan Zaenal Asikin untuk menyatakan teorinya  sebagai berikut :

  • Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (Role ocupant) itu diharapkan bertindak.
  • Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatun respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial dan lain-lainya mengenai dirinya
  • Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik, yang datang dari pemegang peran.

Dari sudut pandang Islam tujuan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan-tujuan relegius dan idiologis.

Metodelogi

Penelitian bersifat kuwalitatif karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu implementasi akad ijarah karena transaksi tersebut langsung berhubungan dengan interaksi sosial.

Simpulan

Implementasi Akad Ijaroh pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan prisnsip Syariah.

Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah mestinya Akad Ijaroh adalah sewa manfaat bukan sewa modal, mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad qordul hasan (pinjaman tanpa bunga) .

Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments Menggunakan Alat Peraga

Judul Skripsi : Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments Menggunakan Alat Peraga 2 Dimensi dan 3 Dimensi

 

A. Latar Belakang Masalah

Hasil UN Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa salah satu pokok materi yang tingkat daya serapnya rendah adalah Dimensi tiga. Meskipun daya serap siswa pada kompetensi menghitung jarak titik ke garis atau titik ke bidang pada bangun ruang mencapai 65%, namun daya serap untuk kompetensi menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang sangat rendah, yaitu 18,93% (BSNP, 2010).

Adanya fakta hasil pembelajaran matematika tersebut dan mengingat akan pentingnya matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka peneliti ingin meneliti tentang proses pembelajaran matematika pada jenjang SMA di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk peningkatan proses pembelajaran matematika. Dengan adanya peningkatan penguasaan matematika, diharapkan hal ini akan menjadi salah satu sarana penunjang untuk mempelajari mata pelajaran lain sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai secara optimal.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan alat peraga 2 dimensi atau 3 dimensi?
  2. Manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa dengan tingkat kecerdasan spasialnya tinggi, sedang atau rendah?
  3. Manakah yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, siswa dengan tingkat kreativitas tinggi, sedang atau rendah?

 

C. Tujuan Penelitian Skipsi

  1. Untuk mengetahui manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan alat peraga 2 dimensi atau 3 dimensi.
  2. Untuk mengetahui siswa dengan tingkat kecerdasan spasial manakah yang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik.
  3. Untuk mengetahui siswa dengan tingkat kreativitas manakah yang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik.

 

D. Kesimpulan

1. Prestasi belajar dari siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan alat peraga 3D lebih baik daripada pretasi belajar dari siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan alat peraga 2D

2. Siswa-siswa dengan tingkat kecerdasan spasial tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan siswa-siswa dengan tingkat kecerdasan spasial sedang maupun rendah, dan siswa-siswa dengan tingkat kecerdasan spasial sedang mempunyai prestasi belajar matematika yang sama dengan prestasi belajar matematika siswa-siswa dengan tingkat kecerdasan spasial rendah.

3. Siswa-siswa dengan tingkat kreativitas tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan siswa-siswa dengan tingkat kreativitas sedang maupun rendah, dan siswa-siswa dengan tingkat kreativitas sedang mempunyai prestasi belajar matematika yang sama dengan prestasi belajar matematika siswa-siswa dengan tingkat kreativitas rendah.

 

E. Saran

Bagi Guru

Pada pembelajaran matematika, khususnya pada pokok bahasan dimensi tiga, guru hendaknya dapat menggunakan alat peraga yang tepat guna meningkatkan kemampuan siswa baik kemampuan kognitif maupun afektif.

Bagi peneliti lain

Diharapkan peneliti lain dapat mengembangkan penelitian dengan membandingkan efektivitas alat peraga 3 dimensi pada model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) dengan model pembelajaran lainnya.