Skripsi Akutansi: Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang thdp Partisipasi Masyarakat

Judul Skripsi : Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

A. Latar Belakang

Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah, implikasi kedua undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (budgeting reform), sistem pembiayaan (financing reform), sistem akuntansi (accounting reform), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (audit reform), serta sistem manajemen keuangan daerah.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (public money) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparasi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder Pemerintahan Daerah.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?
  2. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparasi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para stakeholder sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (World Bank,1996). Partisipan bukan merupakan aktor tunggal, Pemerintah Pusat, Menteri, DPR Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Organisasi-organisasi publik, pihak-pihak swasta serta warga negara merupakan bagian dari partisipan (Brinkerhoff,2002).

Pengertian Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi atau keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pengertian Anggaran

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah Kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

 

D. Metode Penelitian

Kuisioner digunakan sebagai data primer dengan menggunakan skala likert dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya.

 

E. Kesimpulan

  1. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Baik.
  2. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Baik.

 

Contoh Skripsi Akutansi

  1. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap  Lingkungan Kerja Akuntan Publik
  2. Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba
  3. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Karakteristik Informasi
  4. Analisa Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Rate Of Return pada Perusahaan yang Tergabung dalam Lq 45
  5. Analisa Perbandingan Aliran Kas PT Aqua Golden Mississippi Tbk Sebelum dan Selama Krisis Moneter