Skripsi Hukum: Kajian trhdp Putusan Hakim dlm Perkara Tindak Pidana Pencurian

Judul Skripsi : Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

 

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 di jelaskan tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

 

B. Perumusan Masalah Skripsi

  1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap terdakwa di bawah umur dalam perkara pencurian?
  2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di bawah umur?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya, perilaku yang mana dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana. Syarat umum tindak pidana yaitu adanya sifat melawan hokum (wederrechtelijkheid ), kesalahan  (schuld) dan (kemampuan – ber) tanggung jawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid). (dalam Jan Remmelink, 2003 : 85)

Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku 11 KUHP dalam Bab XXI. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah.

 

Tinjauan tentang Putusan Hakim

Pengertian putusan terdapat dalam Pasal l angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif.

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Karanganyar dan perpustakaan Fakultas Hukum UNS.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi.

Analisis data pada penelitian kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian terdakwa dibawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam surat tuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa didakwa dengan pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana pendajara selama 2 (dua) bulan atau lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan jaksa.
  2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang dibawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan halhal yang memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis / hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

 

Contoh Skripsi Hukum

  1. Telaah Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhineka Tunggal Ika
  2. Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
  3. Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  4. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36pdt.G2006pa.Kra), 09
  5. Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

 

Skripsi Hukum Pidana: Putusan Hakim dlm Perkara Tindak Pidana Pencurian

Judul Skripsi :  Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

 

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbutannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Menurut Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap terdakwa di bawah umur dalam perkara pencurian ?
  2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di bawah umur ?

 

C. Landasan Teori Skripsi

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya, perilaku yang mana dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana. Syarat umum tindak pidana yaitu adanya sifat melawan hokum (wederrechtelijkheid), kesalahan (schuld) dan (kemampuan – ber) tanggung jawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid). (dalam Jan Remmelink, 2003 : 85)

Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku 11 KUHP dalam Bab XXI. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah.

Tinjauan Tentang Peradilan Anak

Anak adalah penerus masa depan bangsa dan negara sehingga anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Perhatian anak dari hari ke hari semakin serius tandai lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak yaitu UU No. 12 Tahun 1979 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

 

D. Hasil Penelitian

Banyak anak yang ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Hal itu dikarenakan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.

Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

 

E. Kesimpulan

  1. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian terdakwa dibawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam surat tuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa didakwa dengan pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana pendajara selama 2 (dua) bulan atau lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan jaksa
  2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang dibawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan halhal yang memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis / hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  2. Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak
  3. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  4. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  5. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik