Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Archive for the Tesis Kebijakan Category

Implemetasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender

Latar Belakang Masalah Prespektif Gender Evaluasi kegiatan P2MBG tidak saja untuk mengukur hasil yang ingin diraih melalui kegiatan ini tapi juga mengetahui kendala dan kelebihannya. Kendala sebagai kelemahan program perlu dicaikan jalan keluar dan perbaikan, sedangkan keberhasilan dari kegiatan P2MBG menjadi argumentasi pemerintah setempat apakah kegiatan atau

Read more

Implementasi Kebijakan Pajak Hotel Efektif untuk Peningkatkan PAD

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel efektif untuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Latar Belakang Masalah Kebijakan Pemerintah Tentang Pajak Hal ini berlaku pula untuk Kabupaten Karanganyar yang dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan sumber dana yang

Read more

Kebijakan Bailout Bank Century dan Kriminalisasi Kebijakan Publik

Latar Belakang Masalah Kebijakan Bailout Bank Century  Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran,

Read more

Efektivitas Pelaksanaan Beras Bersubsidi Untuk Raskin

Latar Belakang Masalah Program Beras Bersubsidi Program Raskin mendistribusikan sejumlah subsidi ekonomi dari pemerintah kepada para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), fakta menyatakan bahwa program ini menjadi rentan terhadap masalah manipulasi. Keberadaan subsidi ekonomi menjadi godaan bagi seseorang anggota masyarakat untuk mengajukan diri sebagai RTSPM, meskipun

Read more

Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

Masalah Pengangkatan Tenaga Honorer Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk Kepala Sekolah seharusnya mengetahui dan mengerti perihal peraturan pemerintah dimaksud. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepala Sekolah yang menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah dan Peraturan

Read more

Analisis Kinerja Dan Klasifikasi Pajak Reklame Di Surakarta

Latar Belakang Kinerja-Klasifikasi Pajak Reklame  APBD kota Surakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal tersebut didukung dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta yang cukup bagus. Dengan adanya berbagai kegiatan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional mulai diadakan di kota Surakarta. Hal tersebut akan memicu pertumbuhan

Read more

Instalasi Pengelolaan Air PDAM Kabupaten Pacitan Tahun 2011

Latar Belakang Masalah Pengelolaan Air  Terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, di Kabupaten Pacitan mengalir Sungai Grindulu yang mempunyai panjang lebih 67,15 Km dengan kedalaman 10 meter. Sungai Grindulu memiliki lebar permukaan 77 meter dan lebar dasar 63 meter dengan debit

Read more

 Dampak PNPM-MP Terhadap  Simpan Pinjam Usaha Ekonomi

Latar Belakang Masalah Pnpm-MP Pada Perekonomian Anggota Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam desa tersebut

Read more

Evaluasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sungkur Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur

Latar Belakang Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembangunan infrastruktur bidang irigasi yang telah dilaksanakan tidak bertahan lama tanpa didukung oleh kegiatan pemeliharan yang berkesinambungan dengan alokasi anggaran yang memadai. Kondisi dan fungsi sarana/prasarana pendukung pertanian dari tahun-ketahun semakin menurun. Banyaknya kerusakan pada bangunan dan jaringan irigasi yang tidak tertangani

Read more

Hubungan Antara Sistem Pembiayaan Dengan Kualitas Pelayanan

Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Menurut WHO dan Azwar, cara pembayaran adalah cara pengguna pelayanan kesehatan membayar kepada pelaksana kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Praktek Swasta. Ada dua cara pembayaran kepada pelaksana pelayan kesehatan yaitu langsung dan melalui asuransi kesehatan (Azwar, 1998). Beberapa pasien Puskesmas

Read more