Tesis Hukum: Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan BTS / RBS

Judul Tesis : Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)/Radio Base Station (RBS) di kota surakarta

 

A. Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta. Guna menunjang upaya pembangunan tersebut, maka Pemerintah Daerah membuka kesempatan berpartisipasi dan berinvestasi dari pihak swasta untuk berbagai macam sektor termasuk telekomunikasi sendiri dengan harapan dapat memacu sektor-sektor lainnya. Sebagaimana hasil survei International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan, pertumbuhan sektor telekomunikasi sebesar 1 persen akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dengan meningkatkan pembangunan dan pengembangan sektor tersebut. (Telekomunikasi dan Upaya Menuju Masyarakat Informasi, Kompas: 04 April 2004). Salah satu bagian penting dari sarana telekomunikasi pada saat ini adalah jaringan nirkabel untuk pendukung telepon seluler dan beberapa perangkat nirkabel lainnya yang banyak digunakan oleh penduduk di Indonesia yang antara lain berguna bagi komunikasi, informasi pada bidang-bidang pendidikan, perekonomian, sosial dan bidang umum lainnya.

Sedangkan disatu sisi lainnya, pihak swasta penyedia jasa layanan telekomunikasi seluler juga hendak berupaya meningkatkan pelayanannya kepada para pelanggannya di daerah. Hal ini tentu saja dapat menjadi peluang dan tanggung jawab untuk mengorganisirnya secara baik mengingat pada tahun 2007 lalu jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai sekitar delapan puluh juta orang (Pulsa, Edisi 122 th V/2008/3-6 Januari : 44) yang sebagian diantaranya berada di daerah.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagamana pelaksanaan kebijakan perijinan dalam pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS)/Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta?
  2. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan perijinan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS)/Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Pemerintah Daerah

Dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan daerah terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18A yang menyebutkan, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, kemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil, selaras berdasarkan undangundang. Sedangkan pada Pasal 18 B menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana diatur dengan Undang-undang.

Pengertian Ijin

Ijin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Ijin (vergunning) dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Pengertian lain tentang ijin dari para ahli : “Ijin (vergunning) adalah bilamana pembuat aturan tidak umumnya memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka pembuatan administrasi negara yang memperkenankan hal tersebut bersifat suatu ijin (vergunning).” (E. Utrecht. 1994 :187)

 

Teknologi Seluler

Teknologi seluler merupakan gabungan teknologi dari beberapa penemuan teknologi-teknologi sebelumnya. Antara lain dari penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, sedangkan radio oleh Nikolai Tesla (1880) yang kemudian pada tahun 1894 secara formal dikenalkan orang Italia bernama Guglielmo Marconi.

 

D. Metode Penelitian Tesis

Secara purposif penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian antara lain di Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemerintah Kota Surakarta sebagai pelakasana kewenangan pemrosesan perijinan di lingkungan Pemerintah Daerah, serta di lingkup wilayah administratif Surakarta.

Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data skunder.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan pada literatur cetak maupun elektronik berupa buku-buku, peraturan-perundang-undangan, jurnal, makalah dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Sifat analisis ini induktif yaitu kesimpulan diambil berdasarkan abstraksi hal-hal yang konkrit/ khusus ditarik kepada essensinya yang bersifat umum.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan prosedur perijinan pendirian menara Base Transceiver Station (BTS)/Radio Base Station (RBS) di wilayah Surakarta Pelaksanaan perijinan pembangunan menara BTS/RBS apabila diuraikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pendaftaran dan pelengkapan syarat-syarat, pemrosesan, penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan penerbitan Keputusan Ijin. Jenis perijinan pada pembangunan menara BTS/RBS meliputi antara lain Advice Planning, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Penggunaan Bangunan, Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Ijin Usaha Perdagangan. Pelaksana kewenangan berbagai macam permohonan ijin termasuk ijin pendirian menara BTS/RBS yang bertugas antara lain menerima permohonan ijin, memproses, mengkoordinasikan tim terpadu lintas lembaga dalam Pemerintahan Daerah sebagai pemeriksa kelayakan, menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan menerbitkan Surat Keputusan adalah Kantor Unit Pelayanan Terpadu.
  2. Hambatan-hambatan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan proses perijinan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS)/Radio Base Station (RBS) di wilayah Surakarta dan upaya-upaya untuk mengatasinya Dalam menjalankan perannya tersebut tidak menutup kemungkinan Kantor Unit Pelayanan Terpadu akan menemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan prosedur perijinan sampai pada pemberian ijin. Hambatanhambatan tersebut meliputi :
    1. Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan di bidang terkait di jajaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
    2. Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur keberadaan BTS/RBS, sedangkan Perda Kota yang digunakan sebagai sebagian sudah tidak representatif, sedang dalam tahap perubahan, sehingga ketentuan khusus tentang BTS/RBS dari provinsi belum dapat digunakan.
    3. Kesadaran para pelaku usaha

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan