Skripsi Adminstrasi: Akuntabilitas Pelayanan Kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan Kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta

 

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Keuangan, keberadaan Bea dan Cukai merupakan suatu keharusan dan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam birokrasi Negara Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki misi utama yaitu menghimpun penerimaan negara, mengawasi barang ekspor dan impor serta melaksanakan tugas lain yang diberikan negara. Bea dan Cukai sebagai soko guru dari kegiatan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, kebijaksanaan mengatur lalu lintas perdagangan internasional, mendorong investasi dan perekonomian nasional.

Kata Bea berasal dari kata Pabean. Pabean yang dalam bahasa inggrisnya Customs atau Duane dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hapal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan, namun menghapal definisi tersebut tidak berarti kita dapat memahami makna yang terkandung dalam kata pabean tersebut. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pengertian pabean berdasarkan pada UU No 17 tahun 2006 merupakan batas wilayah transformasi barang atau jasa, apabila barang atau jasa melewati batas pabean akan dikenakan bea masuk (untuk barang atau jasa memasuki daerah pabean) biasanya disebut pajak impor dan dikenakan bea keluar (untuk barang atau jasa keluar daerah pabean) biasanya disebut pajak ekspor.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah prosedur pelayanan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta?
  2. Bagaimanakah Akuntabilitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta?
  3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dijumpai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan kepabeanan?

 

C. Landasan Teori

Akuntabilitas

Dalam praktek penyelenggaraan negara dituntut adanya pertanggungjawaban seluruh unsur yang terdapat di dalamnya. Salah satu masalah yang cukup pelik dalam praktek penyelenggaraan negara tersebut adalah perwujudan akuntabilitas kepada publik dari lembaga penyelenggaran negara. Menurut Rahmad Bahari, akuntabilitas merupakan :  “Akuntabilitas bukan sekedar merupakan tanggung jawab penggunaan keuangan saja, tetapi juga menyangkut persoalan kinerja, kepatuhan serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh pemegang kedaulatan sejati yaitu rakyat” (Rahmad Bahari, 2005:1)

Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 504), pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan Moenir (1997:4) mengartikan pelayanan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diusahakan melalui aktivitas orang lain. Aktivitas disini adalah segala sesuatu penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang atau jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas inilah yang dinamakan pelayanan.

Kepabeanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “pabean” adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor) baik melalui darat, laut, dan udara. Sedangkan pengertian dari “kepabeanan” adalah perihal yang bertalian dengan pabean Pengartian istilah “kepabeanan” yang terdapat dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja KPPBC Tipe A3 Surakarta terutama pada bagian-bagian yang melayani pelayanan kepabeanan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling dengan analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sedangkan untuk menguji validitas data menggunakan teknik trianggulasi data.

 

E. Kesimpulan

  1. Penyelenggaraan pelayanan kepabeanan di bidang impor pada umumnya sudah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Keseluruhan proses baik yang dilakukan di kantor KPPBC Tipe A3 Surakarta mulai dari pemberitahuan pemesanan barang impor, pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan pengisian data-data yang diperlukan, Pelunasan pajak Impor ke Bank Devisa, Pencocokkan PIB dengan data dokumen barang impor, sampai dengan adanya persetujuan muat dan pengiriman barang ke pihak importir sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan alur pelayanan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
  2. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat, KPPBC juga diwajibkan menyusun dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan prosedur pelayanan kepabeanan terutama impor dalam bentuk LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) kepada Kantor Wilayah di Semarang untuk diterruskan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia setiap satu semester ( enam bulan ) sekali. Dari LAKIP KPPBC Tipe A3 Surakarta Tahun 2007 di dapatkan data-data yang menunjukkkan bahwa KPPBC Tipe A3 Surakarta sudah melaksanakan pelayanan kepabeanan terutama impor sesuai dengan prosedur yang berlaku, antara lain data program pelaksanaan pelayanan kepabeanan berdasarkan sisteem prosedur yang berlaku selama tahun 2007 dimana angka-angka pencapaiannya sudah melebihi target yang diharapkan.
  3. Akuntabilitas yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas proses merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan atau Undang-Undang. Dari kedua poin diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPBC Tipe A3 Surakarta sudah memenuhi akuntabilitas proses dengan baik karena dalam memberikan pelayanan kepabeanan terutama proses impor sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

 

Contoh Skripsi Administrasi

  1. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kagokan Kecamatan Gatak
  2. Peranan Kantor Lingkungan Hidup dalam Menjaga Konservasi Sumber Daya Air Di Kota Salatiga
  3. Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta
  4. Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Flu Burung Kabupaten Sragen
  5. Akuntabilitas Pelayanan Kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta

 

Incoming search terms: