Tesis Notaris : Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dlm Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan

Judul Tesis : Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

 

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Apa peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pelaksanaan kode etik Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
  2. Apa hukum acara yang di applikasikan Majelis Pengawas Daerah dalam memeriksa Notaris yang diduga melanggar kode Etik Notaris?
  3. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan MPD Notaris?

 

C. Tinjauan Umum

Sepintas Perkembangan Notaris di Indonesia

Sejarah perkembangan notaris di Indonesia cukup menarik untuk dicermati. Pertama: Indonesia sejak pada tahun 1602 (waktu itu VOC), telah mulai dijajah Belanda. Kedua: Meskipun relatif sebentar pada tahun 1795-1811. Sehingga karenanya dalam masa itu terjadi dua kepentingan terkait dengan sistem hukum yang berlaku dari negara asalnya.

Kewenangan Notaris

Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara antara lain diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan serta peraturan – peraturan pelaksanaan lainnya, yang fungsinya guna menciptakan ketertiban administrasi penyelenggaraan ketatanegaraan baik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan pada tingkat pusat hingga pada tingkat daerah.

 

Kode Etik Notaris

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.

 

Majelis Pengawas Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), telah memberikan kewenangan kepada Menteri (dalam hal ini; Menteri Hukum dan HAM RI) melakukan pengawasan terhadap notaris. Kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk “Pendelegasian Legislatif (UU)”kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU Jabatan Notaris, sebagaimana dirumuskan dalam: Pasal 67 ayat 1 UU Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri” Pasal 67 ayat 2 UU Jabatan Notaris, yang berbunyi; Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, Menteri membentuk Majelis Pengawas”

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Jenis data kepustakaan yang akan dijadikan sasaran penelitian meliputi data sekunder dan data primer.

Untuk memperoleh data yang relevan terkait permasalahan permasalahan tersebut, maka digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut : Studi Dokumen dari bahan hukum primer, dan sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder serta data dari hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

 

E. Simpulan

1. Bahwa Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi daam pelaksanaan kode etik Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, setidaknya terdapat 3 ( tiga ) hal yang paling utama, yaitu:

  1. Melakukan Pengawasan
  2. Melakukan Pembinaan
  3. Melakukan Pemeriksaan.

Majelis Pengawas Daerah Bekasi berhak untuk mengawasi terhadap kode etik Notaris karena kode etik Notaris sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 30 TAhun 2004 tentang jabatan Notaris, dimana sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/berjanji bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Serta menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sebagai Notaris sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Juga Notaris harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

2. Bahwa dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, sebagian diatur dalam UU Jabatan Notaris; sebagian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kuhsus mengenai macam macam alat bukti, kekuatan bukti, dan beban pembuktian.

3. Bahwa pengawasan pelaksanaan terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organi-sasi kelembagaan Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Tesis Notaris : Peran Notaris dlm Pemungutan Pajak Atas Tanah dan/Atau Bangunan

Judul Tesis : Peran Notaris dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan/Atau Bangunan

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan bisnis properti di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tajam pada dekade terakhir ini. Pesatnya bisnis properti ini didorong oleh kebutuhan pokok manusia akan papan, disamping pangan dan sandang. Dan kebutuhan ini termasuk kebutuhan utama yang secara naluri harus terpenuhi. Maka, sudah sewajarnya bagi seseorang untuk mengidam-idamkan memiliki rumah hunian sendiri. Disamping itu dalam rangka keperluan usaha, seseorang atau badan usaha memerlukan tempat yang dapat digunakan untuk keperluan usahanya, misalnya kantor, ruko ataupun gudang. Disamping itu, properti juga menjadi alternatif utama untuk berinvestasi. Disamping harga yang relatif selalu naik dimasa yang akan datang, juga dapat dijadikan bisnis sewa yang mendatangkan keuntungan pasif.

Dengan fenomena tersebut, membuat pemerintah berpikir untuk mendapatkan penghasilan bagi negara dengan cara menarik pajak dari sektor ini lebih besar lagi. Pajak digunakan untuk membiayai negara dalam banyak hal, baik itu pembangunan maupun hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jika dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan yang demikian besar, nyata bahwa pajak merupakan sokoguru pembangunan negara kita.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris atas tanah dan atau bangunan?
  2. Bagaimanakah peran Notaris dalam pemungutan pajak atas tanah dan atau bangunan?

 

C. Tinjauan Umum Peran Notaris dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan

Tentang Notaris dan Kewenangannya

Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu Notarius, yaitu sebuah nama yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis, mencatat hubungan hukum yang terjadi di masyarakat yang digunakan untuk alat bukti. Fungsi notarius pada waktu itu sangat berbeda dengan notaris pada saat ini. Kemudian sebutan Nama tersebut mengalami perubahan, di abad kedua dan ketiga adanya nama “notarii” yaitu orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka yang pada saat ini dapat disebut sebagai stenografen. Notarii ini berasal dari perkataan “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau character yang dipergunakan mereka untuk menulis dan menggambarkan perkataan-perkataan. Kemudia sebutan “notarii” diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrasi.

Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah

Sejak diundangkannya UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan saat ini, implementasi UUJN belum dapat dijalankan secara efektif, walaupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan sosialisasi undang-undang tersebut hampir keseluruh pelosok tanah air. UUJN telah memberikan perluasan kembali kewenangan kepada Notaris yang selama ini dilepaskan dari tangannya, yakni kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f yaitu kewenangan dalam hal membuat akta di bidang pertanahan.

 

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar. Dengan pajak inilah pembiayaan negara dapat dilakukan sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan.

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang bertujuan mengetahui efektifitas perundang-undangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan juga data sekunder.

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam yaitu studi dokumen dan wawancara.

Dalam menganalisa data yang didapat dari studi dokumen dan wawancara tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Pelaksanaan pemungutan pajak terhadap wajib pajak terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Notaris tidak terlepas dalam keterkaitannya dengan pemungutan pajak atas tanah dan bangunan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Hal ini karena salah satu kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Salah satu akta pertanahan yang dapat dibuat oleh Notaris adalah akta pengalihan hak atas tanah, namun hanya untuk tanah-tanah yang belum mempunyai status hak yaitu akta Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak (JBDPH). Sedangkan untuk pengalihan hak atas tanah yang sudah bersertipikat adalah menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Peran Notaris dalam pemungutan pajak merupakan yang sangat besar kepada negara dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan negara yang berasal dari Pajak yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan seorang Notaris sebagaimana diuraikan dalam UUJN. Notaris sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang perpajakan juga mempunyai peran yang sangat signifikan karena dari Notaris dapat diperoleh wajib pajak baru melalui pembuatan NPWP maupun dapat diperoleh data-data yang akurat mengenai adanya suatu perubahan yang terjadi terhadap Obyek Pajak melalui akta-akta yang dibuat Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms:

Tesis Notaris : Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No.129/Mpw-Jabar/2007)

 

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan masyarakat mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup pesat dalam taraf hidupnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum juga semakin meningkat. Dalam hal ini salah satunya adalah kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang otentik mengenai kehendaknya yang dapat dipenuhi oleh notaris .

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Mengapa Pembacaan suatu akta menjadi sangat penting dalam peresmian suatu akta?
  2. Bagaimana Akibat Hukum terkait tidak dibacakannya akta dihadapan para pihak?

 

C. Tinjauan Umum Analisis Pentingnya Pembacaan Dihadapan Para Pihak

Kewenangan Umum Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan suatu kewenangan Notaris yakni Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik Pasal 15 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum.

Pengertian pembacaan akta oleh Notaris

Pada akhir tahun delapan puluhan, Menteri Ismail Saleh, S.H., berulang kali dan tidak henti-hentinya memperingatkan para notaris untuk menjalankan jabatan mereka dengan tertib sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam hal berhadapan sendiri dengan para penghadap, membaca sendiri akta-akta mereka, dan sebagainya. Beliau mengharapkan para notaris:

  • menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewibawaannya sebagai pejabat umum
  • tidak membuat akta yang tidak ditandatangani dihadapan mereka
  • membaca aktanya sendiri
  • menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat.

Kewajiban Pembacaan Akta

UUJN sebagai pedoman notaris dalam menjalankan tugas jabatanya, mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satunya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, yaitu bahwa notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut ditentukan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi dan notaris, sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN.

 

D. Metode Penelitian Tesis

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu bahwa data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif tanpa menguji hipotesis, dalam rangka untuk mendapatkan gambaran mengenai peran notaris dalam menjalankan kewajibannya yang salah satu kewajibannya adalah membacakan akta guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum khususnya kepada para pihak.

Data-data yang Penulis gunakan dalam penulisan tesis ini bersumber dari data sekunder.

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, semua data dan bahan-bahan tersebut kemudian data tersebut disusun dan dianalisa secara kualitatif sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian diskriptis analitis, sedangkan kesimpulan diambil secara indukfif yaitu berdasarkan peraturan yang ada yaitu dari umum ke khusus.

 

E. Kesimpulan

1. Pembacaan akta sangat penting karena bersifat kewajiban yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

2. Mengingat pentingnya pembacaan akta erat kaitannya dengan peresmian suatu akta terutama terkait dengan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas , maka Notaris Diastuti,S.H telah melanggar ketentuan dalam pasal 4,pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l,serta pasal 44 UUJN sehingga terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Diastuti,S.H dikenakan pasal 84 UUJN, yang mengatakan bahwa akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.Hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) dalam akta yang menderita kerugian untuk mengajukan pengaduan dan gugatan baik secara perdata maupun pidana kepada notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sedangkan terhadap kewajiban yang dilanggar oleh Notaris Diastuti,S.H yang termuat dalam pasal 16 ayat(1) huruf a dan huruf l maka dikenakan pasal 85 UUJN,yaitu pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Tesis Notaris : Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris Berkaitan dgn Ketiadaan Sanksi

Judul Tesis : Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 

A. Latar Belakang

Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah (anti trial role).

Masalah-masalah yang dapat terjadi tersebut disebabkan adanya hubungan manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kaidah yang menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat.

 

B. Identifikasi Masalah

  1. Mengapa tidak terdapatnya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
  2. Bagaimanakah urgensi penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) berkaitan dengan ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

 

C. Tinjauan Umum Notaris

Sejarah Singkat Notariat

Sejarah Notariat di Indonesia23 tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga di Negara-negara Eropa pada umumnya dan negeri Belanda pada khususnya. Dikatakan demikian oleh karena perundang-undangan Indonesia dibidang notariat berakar pada “Notariswet” dari negeri Belanda 9 Juli 1842 (Ned.Stbl.no.20), sedangkan “Notariswet” itu sendiri pada gilirannya, sekalipun itu tidak merupakan terjemahan sepenuhnya, namun susunan dan isi nya sebagian besar mengambil contoh dari undang-undang notaris Perancis dari 25 ventosean XI (16 Maret 1803) yang dahulu pernah berlaku di negeri Belanda.

Pengertian Notaris

Pasal 1 PJN (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia, Stb 1860:3) memberikan ketentuan tentang definisi Notaris serta apa yang menjadi tugas Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum (openbare ambtenaren) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Akta Otentik

Ditegaskan bahwa suatu akta otentik yang dalam bentuknya yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam bentuk perkataan diatas adanya penunjukan terhadap seorang pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pejabat umum itu sendiri, maka dibuatlah PJN yang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdata, di mana menjelaskan bahwa Notaris-lah yang dimaksud sebagai pejabat umum.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah analistis evaluatif.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat sanksi pidana di dalam rumusannya, antara lain disebabkan oleh beberapa alasan berikut ini :

  1. Sanksi pidana telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga tindakan-tindakan Notaris yang diduga merupakan sebuah tindak pidana, akan dikaitkan dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang bersangkutan yang tercantum di dalam KUHP.
  2. Melihat dari sejarah, bahwa lingkup pekerjaan Notaris itu sendiri adalah bersifat administratif, sehingga dianggap cukup diberikan sanksi administratif saja atas suatu pekerjaan yang bersifat administratif pula.

2. Beberapa tahun silam, jabatan Notaris dianggap oleh masyarakat sebagai jabatan yang bermartabat dan mulia. Didukung oleh kinerja dan reputasi Notaris yang baik, dan dipagari oleh peraturan baru yang menjadi satusatunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris (UUJN), Notaris menjadi salah satu bagian dari penegak hukum sekaligus pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam hukum pembuktian dan perkembangan perekonomian. Namun akhir-akhir ini, mulai banyaknya beredar informasi, kabar maupun berita mengenai kasus-kasus pidana yang melibatkan Notaris menunjukkan bahwa masih banyaknya Notaris yang dijadikan sarana maupun menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk terjadinya tindak pidana tersebut, baik yang hanya sebagai saksi, bermula sebagai saksi dan/atau sebagai pelaku.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Tesis Notaris : Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli

Judul Tesis : Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah yang menjadi objek dari Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 66 adalah sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 32/Kuningan Barat, seluas 7.465m2 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai “SHGB No. 32”), namun halnya SHGB No.32 tersebut telah berakhir masa berlakunya yakni pada tanggal 23 September 1980 dan sampai saat ini belum dilakukan perpanjangan ataupun permohonan setelah habis masa berlakuknya tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir dengan menulis sebuah karya dengan judul “Analisis Hukum terhadap Akta Notaris berupa Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir”.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai alas permohonan hak atas Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir?
  2. Bagaimana kekuatan hukum bagi Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah dilakukan dihadapan Notaris atas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir tersebut?

 

C. Tinjauan Pustaka

Keabsahan Suatu Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perjanjian memiliki definisi persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

 

Tinjauan Umum Pengalihan Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun adalah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

Hibah

Pengertian hibah pada umumnya menurut pendapat masyarakat tidak banyak berbeda dengan pengertian hibah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja pengertiannya lebih singkat. Pengertian hibah pada umumnya adalah pemberian sesuatu barang atau benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Barang atau benda yang dijadikan obyek bisa benda bergerak maupun benda tetap (tanah).

Tinjauan Umum Mengenai Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan diatur dalam UUPA, Pasal 16, Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, Pasal 50, Pasal 51, 52, 55 serta ketentuan Konfersi Pasal I, II, V, VIII, telah dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Hak Pakai Atas Tanah, serta sejumlah peraturan peraturan terkait lainnya.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Dalam meneliti, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis, dimana dalam melakukan penelitian, peneliti memahami bahwa timbulnya gejala ini adalah didasarkan pada kejadian yang terjadi di masyarakat.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai data yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai dasar peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir.

 

E. Kesimpulan

1. Kewajiban pemindahan hak atas tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT adalah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi, dalam hal hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir, mekanisme yang diperlukan adalah permohonan hak, oleh karena itu sepanjang akta peralihan Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah telah memenuhi syarat otentisitas sebuah akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan di hadapan notaris merupakan alas yang sah untuk melakukan permohonan atas sertipikat hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir. Dengan dasar peralihan tersebut, pembeli memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan hak. Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 66 telah memenuhi syaratotentitas sebuah akta terlebih lagi telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian oleh karena itu Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 66 adalah alas hak yang sah untuk mengajukan permohonan hak atas Tanah SHGB No. 32 dan Tuan Agung memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan permohonan hak.

2. Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan di hadapan notaris merupakan dasar yang kuat bagi pembeli untuk mengajukan permohonan hak atas hak guna bangunan yang telah berakhir. Oleh karena itu pembeli merupakan pihak yang sah untuk melakukan permohonan hak atas hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir tersebut dan untuk melindungi pembeli dari pihak ketiga, pembeli dapat langsung menguasai fisik tanah tersebut.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms:

Tesis Notaris : Pengawasan terhadap Notaris yg Berkegiatan di Pasar Modal

Judul Tesis : Pengawasan terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

 

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia perekonomian secara global, khususnya di Indonesia, mengakibatkan berbagai perusahaan semakin giat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka meraih modal. Peningkatan dan pengembangan usaha tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karena itu perusahaan harus mampu mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Sumber dana tersebut dapat diperoleh suatu perusahaan dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah pasar modal.

Di beberapa negara maju, salah satu titik tonggak dalam karier di bidang bisnis dan keuangan adalah bila seseorang telah berhasil memiliki dan mengelola suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat.1 Hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan apabila suatu perusahaan dicatat dan diperdagangkan di bursa. Dengan mengajak masyarakat sebagai pemodal untuk turut memiliki saham perusahaan, maka akan tercipta suatu hubungan mutualisme, dimana masyarakat pemodal dapat melakukan investasi, sedangkan perusahaan akan memperoleh tambahan modal.

 

B. Pokok Permasalahan

1. Apakah implikasi yuridis diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal?

2. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

 

C. Tinjauan Pustaka Tesis

Definisi Pasar Modal

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konvensional. Dalam pasar konvensional yang diperjualbelikan adalah suatu barang atau jasa, sedangkan dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund)

Tujuan dan Asas-asas Pembentukan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Pengertian Pengawasan Pada Umumnya

Menurut Ir. Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

 

D. Metode Penelitian

Disiplin hukum memiliki ruang lingkup yang begitu luas.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Penulisan tesis ini merupakan penulisan hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa masalah berdasarkan norma hukum yang tertulis, oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data sekunder.

E. Kesimpulan

1. Implikasi yuridis pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal yaitu jika selama ini yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah BAPEPAM, maka setelah fungsi, tugas dan wewenang BAPEPAM beralih ke OJK, pengawasan terhadap notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dilakukan oleh OJK. Akan tetapi timbul suatu konsekuensi baru dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pasal 29 – 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan pembelaan hukum dengan cara melakukan gugatan, yang mana wewenang ini tidak dimiliki oleh BAPEPAM sebelumnya.

Gugatan tersebut dilakukan oleh OJK dengan tujuan mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada investor sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal berpotensi menjadi pihak tergugat, apabila tidak melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan pasar modal sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dampak lain terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang BAPEPAM ke OJK yaitu adanya pungutan wajib bagi notaris. Selama ini notaris yang berkegiatan di pasar modal tidak diwajibkan untuk membayar apapun oleh BAPEPAM. Sedangkan pungutan oleh OJK tersebut timbul akibat adanya ketentuan dalam Pasal 34 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dan khusus untuk notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diwajibkan untuk membayar biayabiaya sebagai berikut :

  • Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  • Biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

 

2. Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah tidak berbeda. Mekanisme dan prosedur pengawasan yang ada saat ini masih akan tetap diterapkan ketika tugas, fungsi, dan wewenang BAPEPAM beralih ke OJK. Hanya saja bagaimana cara memahami dan membaca peraturan terkait pengawasan di bidang pasar modal yang sudah ada saat ini, yang harus diubah. Jika peraturan yang ada selama ini bertuliskan kata BAPEPAM, maka nantinya harus dibaca dan dipahami sebagai OJK.

Mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal tersebut akan tetap dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

  • Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.D. tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, masih terdapat celah dalam peraturan tersebut yang dapat berpotensi menyebabkan lembaga pengawas pasar modal mengalami kesulitan untuk menegakkan hukum di bidang pasar modal. Celah yang dimaksud adalah tidak diaturnya dalam persyaratan pendaftaran notaris tersebut mengenai kesanggupan notaris untuk diperiksa oleh lembaga pengawas pasar modal apabila terdapat dugaan pelanggaran di bidang pasar modal yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi dari notaris yang bersangkutan.

  • Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga

melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka secara garis besar dapat disimpulkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pasar modal.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms:

Tesis Notaris : Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Akta

Judul Tesis : Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan “Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No.480 K/Pdt/2007”

 

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang penuh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya.4 Setiap orang membutuhkan kepastian hukum sebagai alat bukti otentik atas perbuatannya, perjanjian atau ketetapan yang dibuatnya karena kehendaknya sendiri, memerlukan bantuan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik karena perbuatannya, perjanjian atau ketetapan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris berwenang membuat suatu akta otentik yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN),

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”.

Rumusan UUJN yang baru memiliki lingkup yang lebih luas bila dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3. Namun demikian keduanya mempunyai esensi yang sama tentang notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi mengenai kewenangan notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata yang merupakan sumber otentisitas akta notaris dan juga merupakan syarat legalitas eksistensi akta notaris yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan di tempat akta itu dibuat. Dalam UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang memang diharuskan/diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, akan tetapi ada juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris selaku PPAT terhadap akta jual beli yang dibuatnya?
  2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris selaku PPAT apabila akta jual belinya dibatalkan?

 

C. Tinjauan Umum

Pengertian Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjianperjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Kewajiban Notaris

Notaris diharapkan mampu menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban notaris sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya, serta menerima magang calon notaris yang juga merupakan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi para notaris agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatan profesinya. Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan bahwa tanah-tanah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut pejabatpejabat balik nama (Overschrijving-ambtenaren) StaatBlaad 1834- 27. Embrio institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah Pejabat saja.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

E. Kesimpulan Tesis

  1. Seorang Notaris dalam jabatannya sebagai notaris maupun sebagai PPAT mempunyai tanggung jawab yang cukup berat. Tanggungjawab itu meliputi tanggung jawab gugatan perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, tanggung jawab Administrasi berupa pengenaan denda administratif, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat, dan tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada notaris atau PPAT terhadap tindakan yang berimplikasi terhadap suatu tindak pidana. Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan, Notaris harus tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.
  2. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap notaris adalah penilaian terhadap akta notaris dengan asas praduga sah. Dalam arti bahwa Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah, harus dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas Praduga sah tidak melindungi notaris secara mutlak. Apabila notaris selaku PPAT tetap melaksanakan pembuatan akta walaupun syarat materiil dan syarat formilnya tidak terpenuhi, maka Asas praduga sah terhadap akta yang dibuat notaris tidak dapat diberlakukan.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Tesis Notaris : Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yg telah Habis Masa Berlakunya

Judul Tesis : Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya

 

A. Latar Belakang

Hak Guna Bangunan merupakan salah satu contoh hak atas tanah dari hak primer, disamping Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha, yang mempunyai jangka waktu. Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun, dimana proses peralihan haknya memerlukan peran fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta otentik. Berbeda dengan tanah Hak Milik yang tidak memiliki jangka waktu dan merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, tanah dengan status Hak Guna Bangunan, apabila jangka waktunya telah habis maka tanah tersebut tidak dapat dialihkan oleh pemiliknya karena statusnya demi hukum telah menjadi tanah negara.

Tanah yang berstatus tanah Negara tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh pemegang hak yang lama kepada pihak lain. Dalam kondisi seperti ini diperlukan fungsi Notaris untuk membuat akta otentik untuk dapat melaksanakan proses peralihan tersebut, namun pada kenyataannya di masyarakat tidak semuanya memahami fungsi akta Notaris seperti apa yang dapat melangsungkan proses peralihan hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya. Sehingga timbullah pertanyaan, mengapa hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya terkadang menimbulkan hambatan bagi pemiliknya untuk mengalihkannya dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut dan keingintahuan penulis mengenai permasalahan hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: “Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang Telah Habis Masa Berlakunya”.

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimanakah cara suatu hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya dapat dialihkan?
  2. Bagaimanakah tata cara untuk mendapatkan hak baru bagi pihak penerima peralihan hak atas tanah yang sudah berakhir tersebut?

 

C. Akta Jual Beli Bangunan Rumah dan Pengoperan Hak Prioritas

Landasan Hukum Agraria di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960, hukum tanah di Indonesia bersifat pluralistis dimana terdapat beragam hukum ya ng berlaku. Hukum tanah yang kita kenal pada saat itu yaitu:

  1. Hukum Tanah Adat
  2. Hukum Tanah Barat

 

Peristiwa hukum

Peristiwa hukum adalah suatu keadaan atau kegiatan yang menyebabkan beralihnya suatu hak atas tanah kepada pihak ketiga, seperti contohnya terjadinya kematian seseorang maka demi hukum orang yang meninggal tersebut menjadi pewaris atas harta yang ditinggalkan, sedangkan ketika warisan terbuka, yang berhak menerima warisan otomatis menjadi ahli waris. Peralihan hak tersebut kepada para ahliwaris, siapa-siapa yang termasuk ahliwaris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, diatur oleh Hukum Waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah.

Kewenangan Notaris

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik. Otentisitas dari akta tersebut menjadikan Notaris sebagai Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya..”

 

D. Metode Penelitian

Dalam penelitan kajian ilmu hukum ini penulis menggunakan ilmu hukum normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Data-data dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa akta Notaris, Surat Keputusan, dan Sertipikat akan diolah dan dianalisa secara kualitatif.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Suatu hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya dapat dialihkan dengan menggunakan akta Notaris.

Suatu hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya dapat dialihkan dengan menggunakan akta Notaris dengan substansi mengalihkan bangunan atau rumah tinggal yang ada diatasnya dan mengalihkan atau mengoperkan hak prioritas yang dimiliki oleh bekas pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Judul akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Prioritas. Kewenangan Notaris dalam membuat akta ini berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini peralihan haknya tidak dapat dilakukan dihadapan PPAT karena kewenangan PPAT adalah membuat 8 jenis akta, sehingga dibutuhkan kewenangan Notaris dalam membuat Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Prioritas.

 

2. Tata cara untuk mendapatkan hak baru bagi pihak penerima peralihanhak atas tanah yang sudah berakhir.

Peralihan hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya sehingga tanahnya berubah statusnya menjadi tanah negara, mengakibatkan Pihak Kedua harus melakukan permohonan atas peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Pengajuan permohonan harus dilakukan kepada kewenangan yang tepat pula, untuk itu pentingnya diketahui Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan Hak Atas Tanah dan pelimpahan kewenangannya. Pada dasarnya semua pemberian hak atas tanah negara merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, namun demi efektifitas dan efisiensi maka didistribusikanlah kewenangan tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi, masing-masing dibedakan berdasarkan luas tanah sebagai objek hak atas tanah.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Incoming search terms:

Tesis Notaris : Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Judul Tesis : Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

 

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam setiap kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat Nasional maupun Internasional. Dengan adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa.

 

B. Pokok Permasalahan Tesis

  1. Apakah notaris memperhatikan hak-hak konsumen dalam pembuatan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen?
  2. Bagaimanakah konteks Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap peranan Notaris?

 

C. Tinjauan Umum

Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat kita jumpai definisi perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas menurut Abdulkadir Muhammad dianggap kurang memuaskan dan ada beberapa kelemahannya, hal tersebut dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

 

Perjanjian Baku Pada Umumnya

Setelah memasuki era globalisasi dewasa ini transaksi-transaksi bisnis telah menggunakan bentuk-bentuk perjanjian yang telah dibakukan, yang disusun dan dicetak oleh salah satu pihak sebelum pengikatan perjanjian itu dilakukan. Perjanjian bentuk baku biasanya merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bisnis dengan memanfaatkan sepenuhnya kebebasan dalam perjanjian atau otonomi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini sering sekali ketentuan-ketentuan ini yang dipilih oleh penyusun perjanjian dijadikan standar-standar dan syarat-syarat hukum dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan teoritis dan praktis, seberapa jauh nilai-nilai garis keseimbangan dihormati antara dua gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran utama yang fundamental atau prinsip-prinsip dasar mengadakan kebebasan dalam perjanjian dan keadilan kontraktual.

 

Perjanjian Kredit

Pelaksanaan pemberian kredit umumnya dilakukan oleh bank, baik melalui bank pemerintah maupun bank swasta. Sesuai dengan fungsinya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Usaha bank tersebut dapat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

 

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum).

Adapun tipologi penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian deskriptif analitis.

Metode analisis data dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan-satuan gejala yang ada pada kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data hukum positif yaitu bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum dan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang.

Metode analisis data dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi dokumen dan juga melakukan wawancara yang dilakukan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci.

 

E. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur, namun kenyataanya notaris belum memberikan hal tersebut kepada konsumen. Notaris masih kurang memperhatikan peranannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembuatan perjanjian baku dalam hal ini perjanjian KPR. Masih ditemukan klausula yang terlihat memberatkan konsumen, notaris belum mampu memberikan posisi yang berimbang agar konsumen tidak dirugikan oleh pihak bank. Namun masih ada pula notaris yang menjalankan pekerjaannya sebagai pejabat umum yang netral, yang masih memperhatikan kepentingan konsumen, dan bersikap adil sesuai dengan hati nuraninya.

2. Konteks peraturan UUJN terhadap peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, belum sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi kewajiban notaris. Dalam UUJN notaris memiliki sifat yang pasif, notaris hanya berwenang sebatas membuat akta otentik sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen. Notaris belum mampu memberi perlindungan yang seutuhnya kepada konsumen sebagaimana tang ternyata dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, terhadap penyesuaian klasula baku.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Tesis Notaris : Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia

 

A. Latar Belakang

Frans Magnis Suseno berpendapat sebagaimana dikutip oleh Liliana Tedjosaputro, mengatakan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Dalam profesi pada umumnya, paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, Magnis Suseno mengatakan bahwa profesi yang luhur (officium nobille), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntunan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.

Suatu profesi, apabila berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggung – jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Apa saja kriteria bagi Werda Notaris yang dapat menjadi anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia?
  2. Bagaimanakah peran Werda Notaris sebagai anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia terhadap Ikatan Notaris Indonesia?
  3. Bagaimanakah apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang berperan aktif di Ikatan Notaris Indonesia?

 

C. Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Notaris Sebagai Pejabat Umum

Mengenai istilah Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dari istilah Pejabat Umum yang merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (yang untuk selanjutnya disebut Peraturan Jabatan Notaris) dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW).

 

Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Werda Notaris, di dalam dunia kenotariatan di Indonesia, mempunyai beberapa istilah/sebutan lain; yaitu mantan-notaris, gewezen-notaris (dalam bahasa Belanda), emeritus (dalam bahasa Latin). Namun, menurut ibu Darwani Sidi Bakaroedin S.H. (salah seorang Werda Notais) dalam hasil wawancara peneliti dengan beliau, bahwa antara istilah-istilah tersebut tidaklah ada perbedaan. Sehingga peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah Werda Notaris.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.

Penelitian hukum berbeda-beda bentuknya, diantaranya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Adapun jenis bahan hukum yang akan peneliti gunakan adalah, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku; dan bahan hukum tersier berupa kamus. Sedangkan untuk alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen disertai wawancara kepada informan dan narasumber.

 

E. Simpulan

1. N.I. adalah merupakan pemersatu sekaligus wadah bagi para Notaris berkumpul dan berhimpun dalam mengembangkan pengetahuan di bidang kenotariatan, dalam hubungan antar sesama Notaris di Indonesia dan tentu dalam upaya turut serta membangun hukum dengan profesionalitas untuk masyarakat dan Negara. Di dalam tubuh I.N.I. terdiri dari yang disebut Anggota Biasa ini terdiri atas Notaris aktif dan Werda Notaris. Adapun yang menjadi kriteria bagi Werda Notaris untuk dapat berperan-aktif sebagai Anggota Biasa di I.N.I. adalah sebagai berikut:

  1. Diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri [Pasal 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga I.N.I.];
  2. Mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang UUJN dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN;
  3. Mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris;

2. Setiap anggota di tubuh I.N.I. mempunyai peran yang berbeda-beda, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. Peran – peran Werda Notaris sebagai Anggota Biasa di I.N.I. adalah sebagai berikut:

3. Perannya dilihat dari hak dan kewajiban sebagai Anggota Biasa I.N.I. yaitu:

Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan; mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah; dipilih sebagai angggota Dewan Kehormatan; dan berpartisipasi aktif dalam perkumpulan.

a. Perannya di dalam Kongres adalah hadir dalam Kongres dan memberikan pendapat/usul (namun tidak mempunyai hak suara) dalam Kongres terutama mengenai perubahan Anggaran Dasar apabila dipandang perlu, yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh Pengurus Pusat; dan perubahan Kode Etik Notaris

b. Perannya di dalam Konferensi Wilayah adalah hadir dalam Konferensi Wilayah dan memberikan pendapat/usul (namun tidak mempunyai hak suara) dalam Konferensi Wilayah terutama mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris yang berperan aktif sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Adanya pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan perkumpulan bagi yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk menerimanya;

b. Adanya perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan;

c. Tidak adanya kewajiban membayar uang pangkal; dan sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan bagi Anggota Biasa dari Werda Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Incoming search terms: