Tesis Pasar Modal: Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham

Judul Tesis: Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Yuridis Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)

 

A. Latar Belakang

Sejak awal para pendiri bangsa telah menyadari bahwa Indonesia sebagai kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga ditampung dalam pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, Secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi.Oleh karena itu selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konsitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan.

Khusus untuk BUMN pembinaan usaha diarahkan guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Paling tidak terdapat 3 visi yang saling terkait yakni visi dari founding father yang terdapat dalam UUD, visi dari lembaga/badan pengelola BUMN dan visi masing-masing perusahaan BUMN. Kesemuanya ini harus dapat diterjemahkan dalam ukuran yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan dan tema sentral penelitian, maka identifikasi permasalahan penelitian (research identifications) dapat disusun sebagai berikut :

  1. Bagaimana aspek hukum penawaran umum saham di pasar modal dalam upaya privatisasi BUMN di Indonesia?
  2. Bagaimana pelaksanaan privatisasi melalui penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offerring di Pasar Modal pada PT.Garuda Indonesia Tbk?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Landasan hukum

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 pasal 1 angka 15 tentang Pasar Modal mendefinisikan Penawaran Umum sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud sebagai efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi,tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Sementara itu, perusahaan publik didefinisikan sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

Mekanisme Penjualan Saham di Pasar Modal

Proses go public harus menggunakan prosedur yang berlaku, sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Berdasarkan struktur dan UU Pasar Modal, lembaga pemerintah Bapepam-LK diberikan tanggung jawab terhadap proses go public hingga pasar perdana (pasar primer). Proses go public, secara sederhana dikatakan sebagai kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

 

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan yang dimaksud disini adalah penelitian yang berkaitan dengan yuridis normatif, artinya analisis dilakukan terhadap sumber-sumber pustaka yang memuat dasar hukum positif dan dibukukan dalam bentuk pustaka.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil study dokumen akan dianalisis dengan cara deskripsi dan Kualitatif.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Privatisasi Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Pengaturan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mempunyai kelemahan mengenai dkelemahan ini disebabkan kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa (direct placement) yang dapat membahayakan aset milik negara. Dimana perusahaan dapat dijual kepada pihak asing dan hal ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kepemilikan aset negara dikarenakan apabila kepemilikan dan pengendalian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralih kepada pihak asing, tentu fungsi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berupa pelayanan publik melainkan mencari keuntungan. Hal ini dikatakan tidak sejalan dengan prinsip yang dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya penguasaan oleh negara yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; sedangkan Initial Public Offering (IPO) yang ada dalam pasar modal merupakan metode yang paling ideal karena terdapat peran serta masyarakat luas, IPO lebih bisa memberikan dana segar untuk ,pembiayaan perusahaan, apabila mengingat beban hutang perusahaan yang semakin banyak, Initial Public Offering (IPO) tersebut dilaksanakan maka prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat dilaksanakan oleh perusahaan disebabkan perusahaan harus berusaha meningkatkan kinerjanya keuangannya, Sehingga yang dipentingkan tidak hanya perusahaan melainkan juga masyarakat.

2. Pelaksanaan Kebijakan privatisasi PT. Garuda Indonesia Tbk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.kebijakan IPO tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan dana segar untuk membiayai perusahaan serta menutup defisit APBN Secara mekanisme ada tahap pra emisi, tahap emisi, dan setelah emisi yang dilakukan GI dalam proses go publicnya. Dalam pelaksanaan IPO dari PT Garuda Indonesia Tbk ditemukannya kendala-kendala yang menghambat suksesnya IPO diantaranya kurang lakunya saham PT Garuda Indonesia Tbk dikarenakan kurang minatnya investor terhadap saham GIAA tersebut bisa jadi dikarenakan saham GI tersebut kurang disosialisasikan. Ditambah lagi setelah penawaran umum penjamin emisi harus mengalami kerugian karena menyerap saham yang tidak laku tersebut. Selain itu dalam pengumuman hasil dana dari IPO tersebut juga tidak jelas karena hasil pengumuman dana IPO adalah Rp. 4,7 triliun padahal kalau dikalkulasikan dana menjadi Rp. 4,3 triliun.1 Hal ini menambah buruk terhadap pencitraan GI sendiri karena menyangkut konsep penawaran umum keterbukaan informasi dan transparansi terhadap informasi dan hal ini berlaku juga terhadap pengumuman dana hasil IPO tersebut.

Contoh Tesis Pasar Modal

  1. Analisis pengaruh faktor-faktor perekonomian, regulasi perbankan dan penawaran saham di pasar modal Indonesia Indonesia terhadap imbal hasil investasi saham
  2. Analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  3. Analisa hukum kebijakan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal Indonesia.(tinjauan yuridis kasus PT.Garuda Indonesia tbk)
  4. Analisa hukum peran Biro Administrasi Efek (BAE) sebagai lembaga penunjang pasar modal dalam sistem perdagangan efek tanpa warkat di Pasar Modal Indonesia
  5. Analisa Hukum Terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin Kepada Dana pensiun dalam transaksi di pasar modal (studi kasus)