Tesis Formulasi Kebijakan : Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan

Judul Tesis : Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di Luar Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian

 

A. Latar Belakang

Kebijakan registrasi tenaga kesehatan sebagai kebijakan publik melalui pentahapan proses kebijakan seperti dalam kebijakan publik lainnya, yaitu melalui tahapan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, hasil serta dampak kebijakan. Proses formulasikebijakan melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi masalah, agenda setting, formulasiproposal kebijakan,implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Agustino,2006).

Proses formulasi kebijakan merupakan tahapan yang penting, karena dalam proses ini menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam formulasikebijakan ditetapkan tujuan, strategi pencapaian, pertimbangan sumberdaya dan antisipasi konsekuensi dan resiko kebijakan yang ditetapkan.Untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses formulasikebijakan registrasi tenaga kesehatan di luar dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian, maka perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana pemerintah memformulasikan kebijakan registrasi tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Rendahnya aseptabilitas, belum tersosialisasinya kebijakan, belum optimal koordinasi anatar stakeholder menunjukkan bahwa kebijakan registrasi tenaga kesehatan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada formulasi kebijakan?
  2. Penelitian ini difokuskan pada proses formulasi kebijakan registrasi tenaga kesehatan yang meliputi bagaimana proses formulasi kebijakan , sumberdaya pendukung, peran dan fungsi dan peran pemangku kebijakan?

 

C. Tinjauan Pustaka

Perumusan/Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan salahsatu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Anderson (1984) menyebutkan bahwa formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi, dimana merupakan proses yang spesifik yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Formulasi kebijakan merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

 

 Pengaturan Tenaga Kesehatan

Wajib Kerja Sarjana merupakan program pemerintah yang tertulis dalam undangundang no 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana yang menyebutkan bahwa ilmu dan keahlian Azasnya untuk mengabdi kepada tanah air, karenanya perlu dikembangkan dan dilaksanakan. Program ini berupa pengaturan penempatan dan penggunaan tenaga sarjana agar lebih teratur dan merata. Undang-undang tentang wajib kerja sarjana menyebutkan bahwa setiap warga negara, baik pria maupun wanita,

  1. Yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada perguruan tinggi Negara.
  2. Yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi Swasta, yang di tunjuk oleh menteri yang di serahi urusan Perguruan Tinggi.
  3. Yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi di luar negeri, yang di tunjuk oleh menteri yang diserahi urusan Perguruan Tinggi.

Registrasi Tenaga Kesehatan

Di Indonesia registrasi diartikan sebagai pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan. Registrasi tenaga kesehatan ini dikategorikan sebagai registrasi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan atau tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan dan registrasi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dalam rangka memperpanjang masa berlakunya STR.

 

D. Metodologi Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan terkait dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur, karena ingin menggali lebih mendalam mengenai formulasi kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di luar dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian.

Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2012.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang paling krusial, sehingga pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy).

Data yang telah dikumpulkan dari informan kemudian diolah dengan tujuan mendapatkan informasi yang ada, hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk matriks.

 

E. Kesimpulan

1. Formulasi kebijakan registrasi tenaga kesehatan di luar dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian dilakukan melalui proses identifikasi masalah yang melalui tahapan kompromi dalam mencari pemecahan permaslahan secara bersama-sama. Agenda setting kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan melalui pertimbangan-pertimbangan baik secara politik, sosial, ekonomi dan analisis dilakukan dengan rapat-rapat pembahasan. Proses formulasi proposal meliputi penetapan tujuan bersama-sama dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lainnya dan kajian kebijakan di negara-negara lain. Proses legitimasi yang meliputi proses penetapan keputusan akhir kebijakan registrasi tenaga kesehatan berada di Menteri Kesehatan dengan penyiapan draft akhir oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI dengan beberapa proses analisis dan pengkajian yang dilakukan di unit tersebut. Rancangan implementasi kebijakan sudah dipersiapkan bersamaan dengan proses formulasi kebijakan ini, namun terjadi penundaan pelaksanaan hal ini karena sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan belum memadai baik SDM, Sarana Prasarana dan Metoda. Pertimbangan sumber daya dalam Formulasi kebijakan ini belum optimal. Rancangan Evaluasi dituangkan secara nornatif di Permenkes nomor 1796 tahun 2012. Dalam Permenkes 1976 Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan ayat 1 dan 2 disampaikan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan

2. Pembuat kebijakan atau aktor yang berperan dalam merumuskan kebijakan ini adalah pemerintah dengan stakeholder. Stakeholder dalam hal ini adalah Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan sebagai “self interest”. Pemerintah yaitu Kemeterian Kesehatan lebih banyak berperan dalam formulasi kebijakan ini karena pemerintah merupakan regulator dan sebagai “public interest”.

 

Contoh Formulasi Kebijakan

  1. Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di Luar Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian
  2. Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
  3. Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan
  4. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Perspectif Democratic Governance

 

Incoming search terms:

Tesis Formulasi Kebijakan : Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dlm Rancangan PP

Judul Tesis : Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

 

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang terus melakukan upaya perbaikan dalam sistem pemerintahannya. Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri atas beberapa propinsi dimana didalamnya terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk sistem pemerintahan Indonesia yang dimana setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masingmasing. Oleh karena itu, diterapkan otonomi daerah sehingga terjadi pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar tercipta penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif .

Menghadapi kondisi demografis dan geografis yang sangat kompleks, maka penerapan otonomi daerah diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal agar dapat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat lokal yaitu pemerintahan daerah. Selain itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana formulasi kebijakan retribusi tambahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah?
  2. Apa yang melatarbelakangi Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas menjadi jenis retribusi tambahan dalam RPP tersebut?

 

C. Kerangka Teori

Kebijakan Publik dan Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadijaja, 2002: 31-33). Menurut Dye (1975: 3), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (“public policy is whatever governments choose to do or not to do”). Pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut menjelaskan bahwa pilihan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan apapun atas suatu masalah publik sama pentingnya dengan pilihan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Formulasi kebijakan publik adalah langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada proses ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Oleh sebab itulah, perlu ada kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik (Putra, 2001: 49-50). Manakala proses kebijakan publik tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, maka hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan akan mencapai tataran yang optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan akan sulit diimplementasikan, bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Retribusi Daerah

Retribusi mempunyai arti yaitu suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara atau daerah secara diberikan kepada yang berkepentingan (Soedargo, 1964: 1). Yani (2002) dalam Adisasmita (2011) mengungkapkan retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Devas, et.al (1989: 95) dalam bukunya ”Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, mengemukakan landasan teori tentang ”Retribusi Pemerintah Daerah”, yang dijabarkan berikut ini: “Kebijaksanaan memungut bayaran (retribusi) untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Tetapi memungut bayaran (retribusi) hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat pribadi”.

 

D. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (positivis) yang pada dasarnya adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti (Nazir, 1985: 63).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria.

 

E. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah sudah melewati formulasi kebijakan sesuai dengan prosedur. Formulasi kebijakan RPP ini dapat dianalisis dari identifikasi masalah, tujuan spesifik, penilaian alternatif pilihan, pengambilan keputusan, desain strategi implementasi, dan tinjauan kebijakan. Seluruh formulasi kebijakan yang dilewati berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RPP ini adalah salah satu kebijakan turunan (penjelas) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Kedua jenis retribusi tambahan dalam RPP ini, yaitu Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk dapat masuk dalam RPP ini. Keduanya sesuai dengan kriteria jenis retribusi tambahan. Selain itu, latar belakang lainnya adalah mengenai hal yuridis, yaitu masing-masing kedua jenis retribusi tambahan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Retribusi IMTA Perpanjangan didukung dengan adanya RPP tentang PNBP sedangkan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan umum retribusi tambahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk saat ini, kedua jenis retribusi tersebut dianggap retribusi yang sesuai dan dibutuhkan di Indonesia. Namun, kedepannya tidak menutup kemungkinan akan adanya jenis retribusi tambahan lainnya. Pemerintah tetapmembuka peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat memungut jenis retribusi tambahan.

Contoh Formulasi Kebijakan

  1. Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di Luar Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian
  2. Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
  3. Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan
  4. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Perspectif Democratic Governance

 

Tesis Formulasi Kebijakan : Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru

Judul Skripsi : Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Perspektif Democratic Governance)

 

A. Latar Belakang

Pemerintah diidentifikasi sebagai salah satu unsur negara. Melalui pemerintah negara mengalokasikan nilai-nilai yang bersifat mengikat (nilai otoritatif). Dalam hal ini Pemerintah membentuk, mengembangkan dan mengarahkan nilai-nilai publik. Rangkaian tindakan pemerintah ini disebut sebagai kebijakan publik. (Hamdi, 2002, hal. 3). Maka kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional maupun lokal. Di dalam praktek penyelenggaraan negara kaitannya dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat terdapat dimensi kebijakan publik, yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat.

Oleh karena itu kajian yang mendalam tentang apa dan bagaimana kebijakan publik itu perlu untuk diperjelas dalam agenda pemerintahan demokratis yang terjadi sekarang ini. Studi kebijakan publik sebagai proses politik yang berorientasi pada akomodasi kepentingan publik, tentu akan bersinggungan erat dengan konsep demokrasi. Sebagai negara dengan sistem demokratis, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui kebijakan publik yang legitimate dan berasal dari mandat rakyat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendayagunakan berbagai sumber daya negara bagi kesejahteraan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara, 2003, hal.16-17).

 

B. Perumusan Masalah

  • Bagaimana Potret Institusi dan Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan DOB di Indonesia? Faktor-faktor apakah yang Menjadi Pendorong Kebijakan Pembentukan DOB?
  • Mengapa Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan DOB belum secara Optimal menerapkan Democratic Governance?
  • Bagaimana Model bagi Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan DOB di Indonesia ke depan?

 

C. Kajian Pustaka

Administrasi Publik dan Formulasi kebijakan Publik

Meski telah dipraktekkan oleh pemerintahan di berbagai negara, pandangan para pakar terhadap administrasi publik cenderung berbeda-beda. John M Pfiffner and Robert V Presthus berpandangan; “Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political badies (1960,hal.4).(administrasi publik meliputi implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan politik). Felix A Nigro dan Lloyd G Nigro mengatakan; “Public administration has an important role in the formulation of public policy and is thust part of the political process”. (administrasi publik memiliki peran sangat penting dalam formulasi kebijakan publik, yang merupakan bagian dari proses politik). (1984, hal. 11).

Paradigma Kebijakan Publik

Kebijakan publik lebih dikenal sebagai keputusan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam sebuah negara (Dunn, 1999, hal.51). Konsep kebijakan publik masuk dalam bahasan ilmu administrasi, karena public policy dikembangkan melalui konsep decision making process (Thoha, 2008, hal.101). Pemahaman mengenai kebijakan publik ini amat penting, karena akan menentukan arah dalam formulasi kebijakan. Bagi Laswell dan Kaplan, “Public policy, a projected program of goal, value and practice,” (Laswell, Kaplan, 1970, hal.15).

Paradigma Democratic Governance (Tata Pemerintahan yang Baik dan Demokratis)

Catatan terakhir dalam perkembangan ilmu administrasi publik adalah good governance. Namun tantangan terus bermunculan di berbagai negara khususnya terkait pengembangan demokrasi. Sehingga perwujudan good governance dilakukan dengan penekanan kepada demokrasi. Hal ini membawa pergeseran paradigma good governance menjadi democratic governance. Konsep democratic governance adalah paradigma baru. Cakupan pembahasan democratic governance meliputi:

(a) cara pandang baru, terhadap pengelolaan tata pemerintahan maupun terhadap relasi antara negara, masyarakat dan pasar

(b) dinamika empiris dan wacana akademis pengelolaan negara ketika berhadapan dengan masyarakat dan pasar dalam konteks globalisasi, demokrasi dan desentralisasi

(c) isu-isu governance reform yang berkaitan dengan konsep good governance dan reinventing government (Grindle, 1977, hal.89-90).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan pada tahap penelitian pertama ini adalah pedoman wawancara dan data sekunder yang diperlukan untuk unsur-unsur. Jenis data yang didapatkan adalah data kualitatif dari hasil wawancara dan observasi serta data kuantitatif yang berasal dari berbagai bahan/dokumen penting lainnya.

Analisis data merupakan proses kegiatan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan kategorisasi.

Pada penelitian tahap kedua, dianalisis potret proses pembentukan DOB di beberapa daerah.

Lokasi penelitian ini fokus kepada Institusi yang memiliki kewenangan dalam proses formulasi kebijakan pembentukan DOB, baik melalui proses politik yang dilaksanakan di DPR, maupun proses teknokratik yang merupakan tahapan perumusan di Pemerintah.

 

E. Kesimpulan

Pertama, secara teoritis masih sulit untuk menemukan definisi yang tepat mengenai penerapan democratic governance dalam proses formulasi kebijakan pembentukan DOB. Praktiknya selama ini proses tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme pengusulan, yaitu melalui DPR dan Pemerintah (Kemendagri). Formulasi kebijakan dilakukan melalui proses politis dan teknokratis. Namun UU Nomor 22 tahun 1999 tidak mengatur proses teknokratis, tetapi justru lebih menekankan pada proses-proses politis. Perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tidak langsung diikuti dengan perubahan pada PP Nomor 129 tahun 2000 dan baru pada tahun 2007 perubahan PP tersebut dibuat menjadi PP Nomor 78 tahun 2007. Sehingga perubahan kedua PP tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada proses formulasi kebijakan pembentukan DOB.Diperlukan political will, political commitmen dan konsistensi dari Pemerintah dan DPR untuk menetapkan pembentukan DOB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, kesimpulan yang berkaitan dengan potret proses formulasi kebijakan pembentukan DOB di Indonesia. Usulan pembentukan DOB pada tahun-tahun menjelang moratorium memiliki kecenderungan kuat dilakukan melalui jalur politik, yaitu melalui DPR. Selain mudah dilakukan, usulan pembentukan DOB melalui jalur politik juga direspon secara baik oleh anggota DPR. Proses politik ini cenderung tidak dilakukan melalui kajian yang memadai dan mendalam, terutama dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan calon DOB. Kondisi ini rentan mengakibatkan munculnya “calo atau bandar” diberbagai jalur mekanisme,yang bahkan sudah terstruktur. Hal ini berimplikasi terhadap diabaikannya kelengkapan persyaratan pembentukan DOB sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kebijakan moratorium dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan DOB. Namun kelemahannya kebijakan ini tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan yang memiliki legalitas formal dan tidak jelas jangka waktunya. Hal tersebut menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan terhadap kelanjutan proses pembentukan DOB. Sampai saat ini terdapat sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) usulan pembentukan DOB provinsi, kabupaten dan kota (183 di pemerintah dan 98 di DPR). Sementara itu pemerintah belum menyempurnakan desain besar penataan daerah (grand design) di Indonesia untuk tahun 2010-2025, agar dapat disepakati bersama DPR. Sehingga dapat dipetakan jumlah daerah yang tepat bagi wilayah Indonesia.

 

Contoh Formulasi Kebijakan

  1. Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di Luar Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian
  2. Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
  3. Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan
  4. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Perspectif Democratic Governance

 

Incoming search terms:

Tesis Formulasi Kebijakan : Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Judul Tesis : Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan – Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan

 

A. Latar Belakang Masalah

Ancaman terhadap negara yang berubah bukan hanya berasal dari aktor negara, tetapi juga aktor-aktor bukan negara. Bentuk-bentuk ancaman tersebut juga semakin banyak, bukan hanya dari ancaman terhadap kesatuan teritori saja atau yang terkait dengan batas wilayah negara, tetapi juga ancaman-ancaman yang bersifat non-politik dan non-ekonomi. Perkembangan teknologi dan industri, termasuk revolution in military affairs telah semakin menunjukkan betapa dunia kini semakin tanpa batas.7Revolution in military affairs mempunyai maksud yaitu untuk mewujudkan kekuatan minimal (MEF atau Minimal Essential Force) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsi negara berdasarkan keputusan politik.Negara adalah aktor penting atau aktor utama dalam dunia internasional, jadi segala urusan dalam dan luar negeri diserahkan pada negara. Maka negara bertanggungjawab atas keamanan nasional dan batas-batas negara. Jadi, aktor-aktor negara mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suatu kebijakan politik luar negeri.

Dalam permasalahan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan-Ligitan merupakan sebuah kegagalan formulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia pada tahun 2002 dalam perspektif Geopolitik negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau – pulau terbanyak di dunia, sehingga wilayah teritorialnya harus dijaga dengan baik agar keutuhan dan kedaulatan wilayahnya tidak terusik oleh negara lain.

 

B. Rumusan Masalah

  • Mengapa Pulau Sipadan-Ligitan menjadi obyek sengketa dan mempunyai arti penting bagi Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969?
  • Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PemerintahIndonesia gagal menghasilkan formulasi kebijakan politik luar negeri sehingga Pulau Sipadan-Ligitan terlepas pada tahun 2002?

 

C. Landasan Teori

Kepemilikan Pulau Sipadan – Ligitan dalam Perspektif Historis

Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan ini secara sederhana mengandung makna tradisional sekaligus modern. Secara tradisional, sengketa tersebut merupakan akibat dari kolonialisme masa lalu yang melanda kawasan Asia Tenggara. Inggris yang menjajah Malaysia dan Belanda yang menjajah Indonesia, menyisakan garis perbatasan yang tidak tegas ketika mereka meninggalkan tanah jajahannya. Itulah yang kemudian membuat sengketa itu berkembang, menurun kepada negara yang mewarisi tanah bekas jajahan tersebut. Dalam konteks modern, sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara akan sumber daya alam yang dikandungnya. Negara modern selalu berupaya mencari tambahan penghasilan nasional melalui eksplorasi sumber daya alam. Hangatnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia ini bisa dikatakan mulai memuncak pada dekade delapan puluhan ketika di dua pulau itu dijumpai potensi pariwisata bawah air yang luar biasa bagusnya. Didorong oleh potensi tersebut, Malaysia membangun kompleks pariwisata di Pulau Sipadan. Menurut survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga dunia, pemandangan bawah laut yang ada di Pulau Sipadan, konon memiliki nilai terbaik di dunia.

Latar Belakang Kasus Sengketa Wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan-Ligitan

Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysiadi Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada waktu pembicaraan landas kontinen di laut Sulawesi, kedua delegasi sama-sama mengklaim Pulau Sipadan-Ligitan sebagai miliknya. Pulau Sipadan terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik di mana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Posisi Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik. Luas Pulau Sipadan adalah 10,4 hektar dan Pulau Ligitan adalah 7,9 hektar.

Arti Penting Pulau Sipadan-Ligitan bagi Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia memperebutkan hak kepemilikan atas Pulau Sipadan- Ligitan, karena kedua pulau tersebut memiliki letak geografis yang strategis dan sumber daya alamnya berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek pariwisata. Berdasarkan kedua alasan tersebut, Indonesia dan Malaysia menambahkan dengan alasan lain yang berupa komitmen untuk mempertahankan kedaulatan teritorial. Alasan-alasan seperti ini dapat dibuktikan dengan melihat letak geografis dan potensi alam yang terdapat di Pulau Sipadan-Ligitan. Dalam konteks modern, sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara akan sumber daya alam yang dikandungnya. Negara modern selalu berupaya mencari tambahan penghasilan nasional melalui eksplorasi sumber daya alam. Hangatnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia ini bisa dikatakan mulai memuncak pada dekade delapan puluhan ketika di dua pulau itu dijumpai potensi pariwisata bawah air yang luar biasa bagusnya. Didorong oleh potensi tersebut, Malaysia membangun kompleks pariwisata di Pulau Sipadan. Menurut survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga dunia, pemandangan bawah laut yang ada di Pulau Sipadan, konon memiliki nilai terbaik di dunia.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari suatu gejala atau realita sosial dan mencoba menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap gejala tersebut.

Data-data yang mendukung penelitian ini akan dikonseptualisasikan dan dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada.

Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang.

Pendekatan atau penelitian kualitatif ini untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan memverifikasi berbagai konsep.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Metode yang seperti ini secara singkat dapat dikatakan sebagai pengamatan terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti dengan jalan meneliti dokumen yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data. Pendekatan kualitatif.

 

E. Kesimpulan

Dalam penyelesaian permasalahan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah politik yang tepat yaitu dengan mengajak Malaysia untuk menyelesaikan dengan perundingan bilateral. Paham realisme politik internasional mengandaikan konstelasi masyarakat internasional sebagai suatu struktur hubungan yang bersifat anarkis. Dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, maka kata kunci adalah kekuatan agar negara dapat terus mempertahankan jati dirinya mengingat politik internasional sebagai suatu perjuangan untuk memperoleh suatu kekuasaan. Persoalan batas wilayah yang kerap membuat Indonesia menelan kekecewaan, sebenarnya juga menegaskan bahwa bangsa ini mengabaikan takdirnya sebagai pemilik negara kepulauan. Padahal sebagai negara kepulauan di dalamnya memiliki implikasi strategis dalam penentuan batas wilayah negara dan teritorinya. Meledaknya kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, selain dipicu ketidaktegasan Pemerintah juga mencerminkan beberapa hal. Pertama, minimnya pemahaman dan political will Pemerintah serta para pemangku kepentingan tentang kesadaran ruang dan kesadaran garis batas wilayah negara. Hal itu tercermin dari berbagai implementasi kebijakan yang ada. Menjadikan laut sebagai pusat kehidupan, belum menjadi agenda penting untuk dilaksanakan.

 

Contoh Formulasi Kebijakan

  1. Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di Luar Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian
  2. Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
  3. Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan
  4. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Perspectif Democratic Governance