Tesis Analisa Hukum: Hukum trhdp Penyelesaian Surplus Material pd Proyek Pemerintah

Judul Tesis : Analisa Hukum terhadap Penyelesaian Surplus Material pada Proyek Pemerintah yang Menggunakan Kontrak Standar Fidic Plant Design Build: Studi Kasus pada Proyek Contract Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sebagai pendukung dalam berbagai bidang. Salah satu infrastruktur tersebut adalah pembangunan sistem jaringan pipa gas terintegrasi (integrated gas pipeline system), baik jaringan pipa gas terintegrasi darat (onshore integrated gas pipeline system) maupun jaringan pipa gas terintegrasi bawah laut (offshore integrated gas pipeline system). Maksud dan tujuannya yang utama adalah sebagai salah satu moda transportasi gas yang aman, efisien, handal dan secara ekonomis jauh lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Mengingat sifat pekerjaannya yang cukup kompleks, diperlukan penggunaan kontrak konstruksi yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban para pihak secara berimbang.

Sayangnya sampai dengan saat ini masih belum terdapat standar kontrak konstruksi nasional yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak secara berimbang. Di dunia konstruksi internasional salah satu jenis standar kontrak yang telah dikenal luas yaitu Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1913 oleh asosiasi nasional dan konsultan enjiniring di negara-negara Eropa. Organisasi ini berkantor pusat di Swiss.

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana penyelesaian kepemilikan atas surplus material untuk pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah pada umumnya?
  2. Bagaimana penyelesaian permasalahan kepemilikan surplus material untuk pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah yang menggunakan dana pinjaman luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan proyek Contract Package 4 (West Java Distribution Pipeline) di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dikaitkan dengan penggunaan kontrak standar FIDIC-PDB?

C. Tinjauan Pustaka Tesis

Prinsip – Prinsip Hukum Perjanjian

Kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang melalui proses perencanaan yang terstruktur dan panjang dimana hal ini biasanya memperhatikan potensipotensi permasalahan yang mungkin timbul. Kegiatan konstruksi mempunyai 3 (tiga) karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan kegiatan atau industri manapun, yaitu :

  1. Proyek konstruksi bersifat unik (rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi tidak pernah sama persis atau identik);
  2. Membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (sumber daya dalam proyek konstruksi dimaksudkan sebagai uang, mesin, material sampai metode)
  3. Membutuhkan organisasi (dalam setiap kegiatan konstruksi dibutuhkan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan visi sebagai hasil akhir dari kegiatan konstruksi tersebut).

Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi

Secara umum dalam kontrak konstruksi, para pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan dan kontraktor. Pemilik pekerjaan adalah pengguna barang/jasa dan sebagai pemilik modal yang membutuhkan jasa kontraktor dan menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan atau proyeknya.

Sejarah Fidic

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils atau biasa disingkat dengan FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk sebagai wadah ikatan asosiasi konsultan enjiniring. FIDIC didirikan pada tahun 1913 dan diprakarsai oleh Belgia, Prancis dan Swiss. FIDIC berlokasi di Jenewa, Swiss. Pendiriannya dimaksudkan sebagai badan konsultansi enjiniring internasional di dunia industri yang berbasis teknologi tingkat tinggi, dimana FIDIC menekankan pada nilai-nilai profesionalisme, independensi dan kompetensi.

D. Metodelogi Penelitian

Jenis ataupun tipologi penelitian tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Berdasarkan sifatnya terdapat penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif karena menjelaskan gejala – gejala dalam kenyataan atau realitas penggunaan FIDIC PDB dan adanya surplus material, dengan bersumber pada data yang konkret dan relevan.

E. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri belum cukup mengatur mengenai kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam praktek pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kemungkinan adanya surplus material yang sudah diimpor dengan menggunakan fasilitas masterlist namun tidak terpakai terutama dikaitkan dengan penggunaan konsep nilai lumpsum dalam kontrak proyek pemerintah. Sampai dengan saat ini belum terdapat satu pun proyek pemerintah yang dapat melakukan pemindahan atau perubahan penggunaan atas surplus material yang tersisa dalam proyek pemerintah tersebut dikarenakan adanya kelebihan perhitungan kuantitas barang dan material. Opsi – opsi pemindahan atau perubahan surplus material yang ada hanya diperuntukan khusus bagi barang modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

2. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pemindahan barang dan material yang diimpor menggunakan master list dan digunakan pada proyek pemerintah, penyelesaian permasalahan surplus material pada Proyek CP-4 memakan waktu yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu NSC, PGN dan juga PMC. Penyelesaian permasalahan surplus material pada kontrak CP-4 dikarenakan kontrak standar FIDIC PDB dapat memberikan mekanisme penyelesaian permasalahan kontrak dimana salah satunya adalah dengan menerbitkan instructed variation yang akan memberikan justifikasi yang adil bagi NSC dan PGN . Penggunaan kontrak standar FIDIC PDB dalam pelaksanaan proyek pemerintah terutama proyek di bidang konstruksi pada prinsipnya dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik pekerjaan dan kontraktor, mengingat dalam konsep kontrak standar FIDIC PDB telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai prosedur-prosedur yang akan dijalankan selama kontrak konstruksi dilaksanakan.

Contoh Tesis Analisis Hukum

  1. Analisa Hukum terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin kepada Dana Pensiun dalam Transaksi di Pasar Modal (Studi Kasus)
  2. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  3. Analisa Hukum terhadap Penyelesaian Surplus Material pada Proyek Pemerintah yang Menggunakan Kontrak Standar FIDIC Plant Design Build
  4. Analisa Hukum terhadap Perubahan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian (Pembangunan Perumahan) di Kabupaten Bogor
  5. Analisa Hukum dan Kelembagaan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
  6. Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia. (Tinjauan Yuridis Kasus PT.Garuda Indonesia Tbk)
  7. Analisa Hukum Mengenai Pelelangan Barang Gadai yang Tidak Sesuai Prosedur di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat Serta Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Gadai yang Dirugikan
  8. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  9. Analisa Hukum Peran Biro Administrasi Efek (BAE) Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Modal Indonesia
  10. Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)
  11. Analisa Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam Kasus Sengketa Tanah Program Redistribusi di Desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok

Tesis Wajib Pajak: Hukum ttg Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak

Judul Tesis : Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)

A. Latar Belakang Permasalahan

Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan Negara, diperlukan dana yang bersumber dari pajak. Peningkatan pendapatan Negara dari pajak akan memberikan kontribusi besar bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemaparan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam salah satu bagian konferensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara Soemitro menyatakan dalam bukunya bahwa pajak sebenarnya merupakan jiwa Negara, sebab tanpa pajak negara akan sukar untuk hidup, kecuali apabila Negara itu mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam (minyak, gas bumi, tambang emas, bijih besi, magnesium, dan sebagainya) dan atau dari perdagangan/industri-industri. Jadi pajak pada hakikatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, bukan hidup secara manusiawi.

B. Pokok Permasalahan

  1. Apakah prosedur pemblokiran rekening bank Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
  2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak ditinjau dari UU KUP No. 28 tahun 2007?

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh Negara di dunia ini. Di setiap Negara yang memiliki pemerintah dan rakyat akan ada pajak di Negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir tidak ada Negara di dunia yang tidak memberlakukan pajak.

Timbulnya Utang Pajak

Membicarakan utang pajak maka harus berpikir secara analitis, yakni harus mengerti apa pajak dan apa utang. Secara yuridis mengenai utang itu harus ada dua pihak, yakni pihak kreditur yang mempunyai hak dan debitur yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitur dan kreditur dalam Hukum Perdata tidak sama dengan kedudukan debitur dan kreditur dalam Hukum Pajak.

Pengertian Penagihan

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.Tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, rangkaian tindakan penagihan pajak oleh Fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut.

D. Metodelogi Penelitian Tesis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Teknik pengumpulan dara adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Teknik pengumpulan dara adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Kesimpulan

1. Prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dalam pemblokiran rekening Wajib Pajak memiliki cacat hukum dimana Surat Paksa dikeluarkan tanpa didahului dengan Surat Teguran. Data juga menunjukkan bahwa Surat Teguran yang dikeluarkan tidak memenuhi format standar Surat Teguran yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak serta tidak mencantumkan waktu pelunasan semenjak tanggal diterbitkannya Surat Teguran. Walapun demikian, proses penagihan tidak ditangguhkan dan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak menyebutkan bahwa kesalahan prosedur keluarnya Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran akan mengakibatkan terhentinya atau pembatalan dari proses penagihan.

2. Pelaksanaan Surat Paksa melalui pemblokiran rekening bank Wajib Pajak sangat efektif untuk memaksa Wajib Pajak menyelesaikan secepatnya Tunggakan Pajak dan biaya penagihannya serta terhindar dari proses penyitaan. Hal ini mengingat pemblokiran rekening Wajib Pajak sangat terkait keberlangsungan transaksi bisnis perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok, menerima pembayaran dari pelanggan, membayar kewajiban kepada perbankan atau kreditor dan juga kewajiban perusahaan kepada karyawan. Disamping itu kredibilitas dari Wajib Pajak dimata perbankan dan rekan bisnis menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh Wajib Pajak.

Contoh Tesis Wajib Pajak

  1. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi- Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet
  2. Analisis Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga
  3. Analisis Pengaruh Pengawasan Intern dan Penerapan Good Governance di Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Citra Organisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Serpong
  4. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang Memanfaatkan Sistem Informasi Elektronik Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu
  5. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  6. Analisis Pengaruh Pemeriksaan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat)
  7. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
  8. Analisa Penerapan Layanan Unggulan DJP terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Kanwil Jakarta Pusat)
  9. Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)

Tesis Hak Atas Tanah: Hukum pd Hak Ats Tanah dlm Kaitannya dgn Pengaturan Tanah Terlantar

Judul Tesis : Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat)

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. Peningkatan jumlah penduduk di setiap negara yang sangat pesat telah meningkatkan permintaan akan tanah guna keperluan tempat tinggal dan tempat usaha. Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan mudah. Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki atau dikuasai oleh warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional oleh Negara.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan?
  2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah yang diterlantarkan di Gili Trawangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Penguasaan

Secara etimologi penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara,perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.  Penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.

Penguasaan Hak Atas Tanah

Dalam konteks penguasaan hak atas tanah, penguasaan yang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum disebut sebagai penguasaan dalam arti yuridis, yaitu penguasaan yang dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaan secara fisik tetap ada pada pemegang tanah.

D. Metode Penelitian Tesis 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai data yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tanah terlantar. Selain itu, data yang dipergunakan dalam sebuah penelitian itu terdiri dari data primer dan data sekunder.

E. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan adalah hapusnya Hak Guna Bangunan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diiatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh masyarakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, oleh karena itu menelantarkan tanah dilarang.

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah yang diterlantarkan di Gili Trawangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan oleh pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang menguasai dan mengelola tanah tersebut yaitu PT. WAH. Pada dasarnya, perjanjian berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Atas pelanggaran tersebut mengakibatkan PT. WAH tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas kepemilikan sertipikat Hak Guna Bangunan yang dipegangnya. Bahkan sebaliknya membawa akibat kepada PT. WAH untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kembali kepada Negara.

Contoh Tesis Hak Atas Tanah

  1. Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) oleh Daerah Pasca Pelimpahan Studi Kasus Kota Depok
  2. Analisis Dampak Praktek Penghindaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah (Kasus Pemerintah Kota Bogor)
  3. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  4. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  5. Akibat Hukum Pembangunan Rumah Susun yang diberikan Status Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan

 

 

Analisa Hukum trhdp Kasus Pemberian Fasilitas Marjin kpd Dana Pensiun dlm Transaksi

Judul Tesis : Analisa Hukum terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin Kepada Dana Pensiun dalam Transaksi di Pasar Modal (Studi Kasus)

 

A. Latar Belakang

Pasar modal atau capital market, seperti juga pasar tradisional, adalah tempat untuk melakukan transaksi jual dan beli modal. Tempat pemilik modal dan pengguna modal bertemu untuk tujuan investasi. Modal atau dana yang diperdagangkan diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau Efek1 (securities2). Pemilik modal menyerahkan sejumlah dana dan penerima modal (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan Efek.

Pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar, yaitu dengan melakukan keseimbangan antara keperluan permodalan dengan sumber-sumber pembiayaan, yaitu keperluan jangka pendek dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka pendek dan keperluan jangka panjang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, dengan demikian maka struktur permodalan akan menjadi seimbang, dan perekonomian nasional dapat terhindar dari kesulitan. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Apakah transaksi Efek dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani?
  2. Apakah hutang yang timbul akibat pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tanpa berdasarkan Kontrak Rekening Efek Marjin menjadi tanggung jawab Nasabah?
  3. Apakah sah penjualan portofolio Efek Nasabah akibat hutang yang timbul dari pemberian fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah tanpa didahului oleh Pembukaan Rekening Efek Marjin dan Kontrak Marjin?

 

C. Tinjauan Pustaka

Penyelenggara Dana Pensiun

Penyelenggaraan Dana Pensiun mempunyai aspek sosial, aspek psikologi dan aspek ekonomi. Dari aspek sosial, Dana Pensiun memberikan kompensasi melalui program kesejahteraan pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Dari aspek psikologi, Dana Pensiun memberikan rasa aman, juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja karyawan, sehingga karyawan menjadi lebih loyal.141 Rasa aman, loyalitas serta kepuasan karyawan tentunya akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Baik melalui peningkatan produktivitas, meningkatkan citra perusahaan yang baik terhadap masyarakat, serta menjadi tarik bagi perusahaan dalam merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan professional.142 Bagi perekonomian Negara, penyelenggaraan program Dana Pensiun menjadikan Dana Pensiun sebagai sumber dana yang potensial untuk membiayai pembangunan terlebih setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 1988.

Pengertian Transaksi Efek

Transaksi Efek adalah transaksi mengenai jual beli Efek, pinjammeminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek yang terjadi di Bursa. Dasar transaksi Efek adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek. Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam III.A.10 mendefinisikan bahwa :“Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjammeminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.”

Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Marjin di Pasar Modal

Nasabah yang tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal dengan menggunakan fasilitas marjin, harus melalui tahapan-tahapan tertentu sebelum permohonannya disetujui oleh Perusahaan Efek. Nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bapepam, karena setelah Peraturan Bapepam Nomor V.D.6 terbit, tidak semua investor dapat menggunakan fasilitas marjin. Begitu pula halnya dengan Perusahaan Efek, tidak semua Perusahaan Efek dapat memberikan fasilitas marjin bagi nasabahnya. Permohonan mendapatkan fasilitas marjin hanya dapat diajukan oleh nasabah Perusahaan Efek yang memiliki Rekening Efek Reguler dalam arti bahwa telah memiliki Rekening Efek Reguler yaitu rekening untuk bertransaksi secara Reguler sebagai kontrak perjanjian penggunaan jasa Perusahaan Efek sebagai broker adalah nasabah. Dalam bertransaksi, nasabah tidak melakukan secara langsung, tetapi menggunakan jasa Perusahaan Efek sebagai broker.

 

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah usaha mencari jawaban dengan Hukum sebagai objek penelitian.

Hukum dalam bentuknya yang tertulis tersebut, dapat dalam bentuk hukum yang merupakan hasil lembaga legislatif maupun dari putusan-putusan pengadilan.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan karena penelusuran bahanbahan hukum sebagai bahan penelitian terbanyak dilakukan di perpustakaan tempat dimana inventarisasi hukum positif tertulis dilakukan dan disimpan.

Data dari studi kepustakaan disebut dengan data sekunder, dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Pelaksanaan Transaksi Efek sesuai Perjanjian yang ditandatangani Perjanjian yang ditandatangani adalah perjanjian reguler.

Mekanisme transaksi Efek reguler adalah pertama-tama harus diawali dengan pembukaan rekening Efek regular. Rekening Efek reguler dibuka dengan menandatangani kontrak pembukaan rekening Efek reguler. Kontrak ini tunduk pada ketentuan tentang Perjanjian pada umumnya, dan juga ketentuan tentang kontrak yang diatur oleh Bapepam. Dalam proses penerimaan ini, Perusahaan Efek wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan melakukan verifikasi dan identifikasi atas setiap dokumen yang diserahkan oleh Nasabah. Setelah Perusahaan Efek menyetujui, maka kontrak ditandatangani oleh Perusahaan Efek dan Nasabah. Nasabah harus menyerahkan dana dan atau Efek sebagai deposit untuk membiayai seluruh penyelesaian transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek atas perintah Nasabah.

2. Penanggung Jawab Hutang dalam Transaksi Efek Reguler Hutang dalam transaksi Efek dapat timbul salah satunya adalah melalui pemberian fasilitas Efek marjin oleh Perusahaan Efek kepada nasabahnya.

Fasilitas marjin merupakan produk dari Perusahaan Efek. Transaksi yang menggunakan fasilitas marjin disebut transaksi marjin. Biaya penyelesaian transaksi marjin, sebagian menggunakan dana Nasabah, sebagian lagi menggunakan dana pinjaman dari Perusahaan Efek. Dalam transaksi yang menggunakan fasilitas marjin, Perusahaan Efek tidak saja bertindak sebagai perantara tetapi juga sebagai pemberi pinjaman. oleh sebab itu, bentuk kontrak marjin adalah perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian ini selain tunduk pada aturan perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya, juga tunduk pada Peraturan Bapepam tentang mekanisme pembukaan rekening Efek marjin. Peraturan Bapepam mewajibkan Perusahaan Efek membuat kontrak marjin dengan Nasabah untuk membuka rekening Efek marjin nasabah guna menampung transaksi Nasabah yang penyelesaiannya menggunakan fasilitas marjin.

3. Sahnya Tindakan Forced Sell

Tindakan forced sell yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bapepam adalah sah. Tindakan ini adalah salah satu risiko dari transaksi Efek dengan menggunakan fasilitas marjin. Ketika harga Efek yang dibeli dengan fasilitas marjin turun, nilai pembiayaan menjadi naik melebihi batas yang ditentukan oleh Bapepam. Atas kenaikan tersebut dilakukan margin call, yaitu nasabah diminta menambah Efek dan atau dana hingga nilai pembiayaan tidak melebihi 50%. Bila Nasabah tidak berhasil manambah Efek dan atau dana maka Perusahaan Efek diijinkan untuk melakukan forced sell, namun bila forced sell dilakukan tanpa adanya kontrak marjin, maka forced sell menjadi tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan tanpa alas hak dan merupakan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.

 

Contoh Tesis Analisa Hukum

  1. Analisa Hukum terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin kepada Dana Pensiun dalam Transaksi di Pasar Modal (Studi Kasus)
  2. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  3. Analisa Hukum terhadap Penyelesaian Surplus Material pada Proyek Pemerintah yang Menggunakan Kontrak Standar FIDIC Plant Design Build
  4. Analisa Hukum terhadap Perubahan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian (Pembangunan Perumahan) di Kabupaten Bogor
  5. Analisa Hukum dan Kelembagaan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
  6. Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia. (Tinjauan Yuridis Kasus PT.Garuda Indonesia Tbk)
  7. Analisa Hukum Mengenai Pelelangan Barang Gadai yang Tidak Sesuai Prosedur di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat Serta Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Gadai yang Dirugikan
  8. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  9. Analisa Hukum Peran Biro Administrasi Efek (BAE) Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Modal Indonesia
  10. Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)
  11. Analisa Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam Kasus Sengketa Tanah Program Redistribusi di Desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok