Tesis Akta Jual Beli : Tanggung Jawab PPAT Atas Akta yg dibuat dihadapannya

Judul Tesis : Tanggung Jawab PPAT Atas Akta yang dibuat dihadapannya (Tinjauan Yuridis terhadap Akta Jual Beli yang Harganya Tidak Sesuai dengan Harga yang Sebenarnya)

 

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun prosedur untuk melaksanakan peralihan (Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak) atau pemindahan hak atas tanah (hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain), misalnya dalam jual beli tanah sangat ketat, tapi dalam setiap peralihan atau pemindahan hak atas tanah selalu terbuka kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga, bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Jadi meskipun peralihan hak atas tanah tersebut sudah dilaksanakan melalui akta PPAT, tetap terbuka kemungkinan akan dapat menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini baik yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau yang disebabkan oleh adanya kesalahan pada PPAT yang membuat aktanya atau adanya cacat hukum pada aktanya baik yang disebabkan oleh karena adanya penyimpangan atau kesalahan pada pembuatan aktanya ataupun karena adanya kesalahan pada prosedur penandatanganan aktanya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam dan penulis untuk menyusun tesis ini akan melakukan  penelitian di wilayah Bandar Lampung. Penulis memberi judul tesis ini Tanggung Jawab Ppat Atas Akta Jual Beli yang Dibuat Dihadapannya (Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli yang Harganya Tidak Sesuai Dengan Harga Yang Sebenarnya).

 

B. Perumusan Permasalahan

  1. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibuatnya?
  2. Bagaimanakah sanksi terhadap PPAT yang membuat akta jual beli yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya?

 

C. Tinjauan Terhadap PPAT dan Jual Beli

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sebelum berlakunya UUPA, kebijakan pendaftaran tanah merupakan produk kolonial yang diatur dalam Overschrijvings Ordonantie (Stbl.1834:27), yang dilaksanakan oleh hakim-hakim pada Raad Van Justitie selaku Pejabat Balik Nama (Overschrijvings Ambtenaar) yang diberikan tugas dan wewenang untuk membuat akta balik Nama (Gerechterlijke acte), yang harus diikuti dengan pendaftarannya di kantor Kadaster (Kantor Pendaftaran Tanah) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kadaster. Pada tahun 1947 dikeluarkan Stbl.1947:53, dimana yang diberi wewenang untuk membuat akta balik nama adalah Kepala Kadaster, sehingga Kepala Kadaster mempunyai fungsi ganda yaitu:

  1. Sebagai Pejabat Balik Nama (membuat akta balik nama) dan sejak saat itu kewenangan Hakim Raad Van Justitie sebagai Pejabat Balik nama berakhir
  2. Sebagai Kepala Kadaster yang mendaftarkan pencatatan balik nama.

Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Bentuk-bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu:

  1. Lisan yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
  2. Tulisan yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

 

Tanggung Jawab Profesi PPAT

Arti Tanggung Jawab Etika Profesi WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa perngertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan ethos sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Dr. James J. Spillane SJ., mengungkapkan bahwa etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan obyektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Dalam istilah latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos sehingga dari perkataan ini lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral.

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya atau yang disebut dengan bahan sekunder dan pelaksanaannya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan perilaku dalam arti fakta atau das sein.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka pengumpulan data yang dipergunakan ada dua yaitu : Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.Analisis yang digunakan sesuai dengan tipe dan sifat pembuatan dari penelitian adalah berdasarkan yuridis kualitatif.

 

E. Simpulan Tesis

1. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah seumur hidup sehingga PPAT harus berhati-hati dalam menjalankan profesinya karena kelalaian, ketidakcermatan PPAT dalam menjalankan profesinya berakibat akta yang dibuat dihadapan PPAT atau dibuat oleh PPAT tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan dianggap sebagai akta dibawah tangan ataupun akta tersebut menjadi batal demi hukum.

2. PPAT dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti aturan, ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 (PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. PPAT yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

 

Contoh Tesis Akta Jual Beli

  1. Akibat Hukum dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta – Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor – 967
  2. Cacatnya Sebuah Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Camat Sebagai PPAT-Sementara Akibat Tidak Adanya Pendidikan Khusus Pembuatan Akta
  3. Dampak Yuridis Pelaksanaan Akta Jual Beli Rumah Tangga dengan System Indent dalam Kredit Pemilikan Rumah terhadap Kepentingan Konsumen
  4. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Kaum di Kota Padang
  5. Pertanggungjawaban PPAT terhadap Pembuatan Akta Jual Beli yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Putusan Pengadilan Sebagai Akibat Ditemukannya Cacat Hukum dalam Pembuatannya
  6. Tanggung Jawab PPAT Atas Akta yang dibuat dihadapannya Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli yang Harganya Tidak Sesuai dengan Harga yang Sebenarnya
  7. Tinjauan Tentang PPAT Khususnya Mengenai Tanggung Jawab Profesi Serta Perlindungan Hukumnya dalam Pembuatan Akta Jual Beli

 

Incoming search terms: