Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Analisis Putusan Hakim dlm Gugatan Praperadilan Perkara Pidana

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kudus

 

A. Latar Belakang Masalah Skripsi

Keberadaan lembaga praperadilan yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP sebenarnya mempunyai maksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebaga sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 01/Pid.Pra/2005/PN Kudus dan Nomor 02/Pid.Pra/2005/PN Kudus dimana Hakim memberikan keputusan menolak permohonan terhadap perkara praperadilan dengan alasan bahwa praperadilan tersebut dianggap gugur  karena telah dianggap masuk dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut merugikan kepentingan terdakwa /  tersangka akan tetapi lebih jauh keputusan ini dinilai tidak adil bagi para pencari keadilan.

Untuk itulah penulis bermaksud untuk mengkaji putusan hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Kudus mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam perkara pidana antara lain Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 01/Pid.Pra/2005/PN Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 02/Pid.Pra/2005/PN Kds, yang menolak / tidak mengabulkan gugatan praperadilan pihak penggugat.Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk menulis proposal tesis dengan judul : “ Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kudus ( Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Prespektif Hukum dan Kebijakan Publik ) “.

 

B. Rumusan Masalah

“ Mengapa Hakim Tidak Mengabulkan / Menolak Gugatan Praperadilan Perkara Pidana yang Diajukan Oleh Pihak Penggugat Ke Pengadilan Negeri Kudus tersebut ?

 

C. Tujuan Penelitian

  1. Mengapa Hakim dalam memberikan keputusan tidak mengabulkan / menolak gugatan praperadilan Perkara Pidana yang diajukan penggugat ke Pengadilan Negeri Kudus
  2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian Hakim dalam memberikan keputusan terhadap suatu kasus yang diajukan kepadanya.

 

D. Kesimpulan

  1. Adanya ketentuan perundangan-undangan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ) dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan d yang menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan gugatan praperadilan tersebut dinyatakan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri. Tidak adanya batasan / rumusan yang jelas mengenai “ sudah dimulainya “ pemeriksaan perkara pokoknya, apakah mulai ditetapkan hari sidang / pengumuman hari sidang, atau pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan mengenai substansi pokok perkaranya. Hal inilah dalam praktek yang sering penafsiran yang berbeda-beda, yang pada akhirnya sangat merugikan kepentingan pencari keadilan / masyarakat.
  2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan keputusan antara lain faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri, dan berkaitan denan sumber daya manusia ( SDM ) hakim itu sendiri, antara lain mulai dari rekrutmen / seleksi untuk diangkat jadi hakim, pendidikan hakim, kesejahterahan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain peraturan perundang-undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya tekanan, kesadaran hukum dan faktor sosial dan politik.