Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen

Judul Skripsi : Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen

 

A. Latar Belakang

Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati karena tiga hal penting. Pertama, konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua, studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktiksi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan publik dengan kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran (target) yang dituju.

Tingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara makro masih belum tepat sasaran dan jumlah, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
  2. Apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
  3. Apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan keuntungan Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

 

C. Tujuan Penelitian Skripsi

  1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
  2. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
  3. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan keuntungan Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

 

D. Kesimpulan

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang terserap oleh Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilakukan berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat.

 

E. Saran

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaaan (P2KP) merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kota perlu dilanjutkan karena memang terbukti mampu meningkatkan produktivitas, keuntungan dan penyerapan tenaga kerja.

2. Program ini perlu dilakukan pembenahan-pembenahan mulai dari pembentukan kelompok, pemberian modal usaha, pendampingan kelompok dan terutama kelompok sasaran perlu dipertajam agar tepat sasaran sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif.

3. Untuk mengurangi kekurangan-kekurang yang telah ada pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tahap I dan II, maka perlu di lakukan penglibatan pelaku dari P2KP khususnya anggota kelompok semenjak perencanaan, pelaksanaan program sampai pemamfaatan serta evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), agar terjadi tranfaransi, kredibilitas dan akuntabilitas lebih dapat ditingkatkan.

4. Masih sangat perlu diberikan bekal pelatihan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota kelompok dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk peningkatan ketrampilan dalam pengembangan usaha baik untuk pemimpin kelompok maupun anggota kelompok.

5. Bagi kelompok yang sudah berhasil mulai diarahkan untuk berhubungan dengan pihak lembaga keuangan perbankan jika membutuhkan tambahan modal.