Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun

Judul Tesis : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2003-2010

 

A. Latar Belakang

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah dari kemampuan sendiri, yaitu pendapatan aslidaerah atau PAD.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penilaian yang mengkaji tentang kemampuan keuangan pada era otonomi daerah yang sudah menjalankan otonomi daerah setelah delapan tahun berjalan serta kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kabupaten Madiun mampu untuk mengelola keuangannya dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan sejauh mana kemandirian dan efektivitas keuangan di Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010 ?
  2. Bagaimana kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010 ?

 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi :

  1. Untuk menganalisa kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010
  2. Untuk menganalisa kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010.

 

D. Kesimpulan

1. Kemampuan Keuangan Kabupaten Madiun dihitung dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, dimana indikatornya berupa : Rasio PAD terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa mulai tahun 2003 sampai 2010 posisi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Madiun berada dibawah 10%, ini berarti kemampuan keuangan Kabupaten Madiun masuk dalam kategori sangat kurang. Kemampuan keuangan Kabupaten Madiun dihitung berdasarkan rasio PAD terhadap Dana Perimbangan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 kurang dari 10%, ini berarti Kabupaten Madiun masih bergantung pada bantuan dari pihak ekstern (Pemerintah Pusat dan Propinsi).

2. Tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Madiun selama 8 tahun anggaran dari tahun 2003 – 2010 sebesar rata- rata sebesar 5,07%. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten terhadap ketergantungan daerah pada bantuan ekstern termasuk dalam kategori Rendah Sekali ( < 25 % ) dan berpola instruktif (tidak mampu) yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah kurun waktu dari tahun 2003 – 2010 rata-rata sebesar 92,09 % masuk dalam kategori efektif, hal ini berdasarkan tabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dengan demikian Kabupaten Madiun merupakan daerah yang efektif untuk bisa menuju kemandirian keuangan daerah.

 

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat peneliti sarankan untuk :

1. Pemerintah Kabupaten Madiun

Perbaikan mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran dan juga peningkatan target Pendapatan Asli Daerah pada tahun berikutnya yang selama ini realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu dapat mencapai target yang telah ditentukan meskipun pada tahun 2008 dan 2009 belum terlampaui tetapi masih mendekati target sehingga pembangunan di Kabupaten Madiun bisa dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sehingga Kabupaten Madiun bisa menjadi Kabupaten yang mandiri.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayar untuk meningkatkan kepentingan masyarakat juga. Kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang prima membuat masyarakat lebih yakin dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.