Analisis Kinerja dan Keberpihakan APBD utk Rakyat

Judul Skripsi : Analisis Kinerja dan Keberpihakan APBD untuk Rakyat (Studi Kasus di Kota Madiun Tahun 2004-2008)

 

A. Latar Belakang

Dalam alokasi APBD sebagian besar juga masih didominasi untuk belanja tidak langsung sebesar kurang lebih 80% dan yang dialokasikan untuk belanja langsung (publik atau rakyat) hanya sebesar kurang lebih 20%. Keberpihakan pemerintah daerah berupa anggaran untuk rakyat juga masih rendah. Hal ini ditandai dari jumlah alokasi pada program penanganan kemiskinan dan pelayanan hak dasar (pendidikan dan kesehatan) yang minim serta pengalokasian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak fokus.

Peneliti sangat tertarik untuk meneliti sejauh mana kinerja dan keberpihakan APBD untuk rakyat di kota Madiun dengan cara melakukan analisis rasio keuangan daerah, analisis sisi perencanaan pembangunan daerah, dan analisis proporsi alokasi APBD khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah kota Madiun. Selanjutnya peneliti akan mencoba menyimpulkan bagaimana konsistensi pemerintah kota Madiun dalam melaksakan visi – misi daerah sesuai dengan renstra (RPJMD) kota Madiun tahun 2004-2009. Sedangkan data APBD realisasi sebagai bahan analisis yang dipakai adalah tahun 2004-2008, karena kesulitan penulis mengakses data APBD realisasi kota Madiun tahun 2009 dan mengingat periode jabatan walikota pada tahun 2004-2008. Perlu penulis sampaikan bahwa sampai dengan penelitian ini diselesaiakan (Juni 2010), APBD realisasi kota Madiun tahun 2009 masih diaudit oleh BPK.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2004-2008?
  2. Bagaimana keberpihakan APBD Kota Madiun untuk rakyat tahun 2004- 2008?

 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun (analisis rasio).
  2. Mengkaji proporsionalitas alokasi APBD khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah kota Madiun untuk rakyat.

 

D. Simpulan

1. Simpulan penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah kota Madiun tahun 2004 – 2008 adalah Rasio kemandirian pemerintah kota Madiun secara umum relatif stabil dari tahun-ketahun (2004-2008) dengan rata-rata sebesar 7,57%. Hal ini berarti bahwa ketergantungan pendanaan pemerintah kota Madiun terhadap pemerintah pusat adalah sangat tinggi.

2. Kinerja Pemerintah Kota Madiun bisa dikatakan efektif karena rasio efektifitasnya >100%. Rata-rata pertahunnya adalah 109,14%. Kinerja efektifitas pemerintah kota Madiun mengalami kenaikan terus menerus dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,07% pertahun.

3. Untuk rasio efisiensi Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2004 – 2008 mengalami kecenderungan menurun, namun masih dalam kategori efisien karena di bawah 100%, yaitu rata-rata pertahun 5,32%.

Hal ini berarti sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan BTL.

 

E. Saran

1. Derajat Desentralisasi Fiskal kota Madiun, dengan cara membandingkan PAD dengan Total Pendapatan Daerah menunjukkan angka yang relatif kecil, yaitu rata-rata hanya 6,91%. Sesuai dengan hasil Penelitian Tim Fisipol UGM tahun 2000 yang menyatakan bahwa besaran PAD antara 0% – 10% masuk kategori sangat kurang. Penelitian ke depan, disarankan untuk mengambil tema tentang ”penggalian potensi PAD”.

2. Pada penelitian yang akan datang disarankan untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.