Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas PAD Ngawi

Latar Belakang Masalah Pendapatan Asli Daerah Ngawi 

Mardiasmo dkk, (2000:3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masil lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seharusnya sudah sangat signifikan dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Indikator Keberhasilan Keuangan Daerah

Namun kenyataannya hampir sembilan puluh persen pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kabupaten Ngawi masih belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan cenderung meningkat. Melihat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten Ngawi yang masih sangat rendah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efesiensi dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah.

Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

  1. Bagaimanakah pola perkembangan efisiensi Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi ?
  2. Bagaimanakah pola perkembangan efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi?
  3. Seberapa besar elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi.
  2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi.
  3. Untuk menganalisis seberapa besar elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi.

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi dalam periode pengamatan tahun 2004-2010 cenderung meningkat dan hanya pada tahun 2005 yang mengalami penurunan. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.21.314.478.635,-. Pendapatan Asli Daerah tertinggi dalam periode pengamatan terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.27.489.942.064,- dengan rincian kontribusi Pajak Daerah sebesar Rp.9.582.526.496,-, Retribusi Daerah sebesar Rp.12.859.910.146,- , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.1.073.982.259,-, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.3.973.523.163,-.

Saran

Saran-saran yang diberikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah

  1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
    • mengurangi atau menekan biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah seperti biaya perjalanan dinas pejabat dan biaya makan minum rapat;
    • menerbitkan lebih banyak lagi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah untuk Obyek Pajak/Retribusi yang telah diserahkan ke daerah.
    • menyederhanakan birokrasi perijinan untuk menarik investor menanamkan sahamnya di daerah.
    • dalam rangka mengurangi tingkat kebocoran PAD dan memberikan efek jera, perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian untuk melakukan tindakan secara tegas terhadap:
  2. petugas pemungut PAD yang melakukan penyelewengan penerimaan PAD dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. wajib pajak yang melakukan kolusi dengan petugas pemungut PAD untuk mengurangi beban pajak, atau wajib pajak yang lalai atau melakukan pembukuan ganda (double accounting), dan tidak membayar pajak/retribusi sesuai dengan ketentuan.