Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Analisa Hukum trhdp Kasus Pemberian Fasilitas Marjin kpd Dana Pensiun dlm Transaksi

Judul Tesis : Analisa Hukum terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin Kepada Dana Pensiun dalam Transaksi di Pasar Modal (Studi Kasus)

 

A. Latar Belakang

Pasar modal atau capital market, seperti juga pasar tradisional, adalah tempat untuk melakukan transaksi jual dan beli modal. Tempat pemilik modal dan pengguna modal bertemu untuk tujuan investasi. Modal atau dana yang diperdagangkan diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau Efek1 (securities2). Pemilik modal menyerahkan sejumlah dana dan penerima modal (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan Efek.

Pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar, yaitu dengan melakukan keseimbangan antara keperluan permodalan dengan sumber-sumber pembiayaan, yaitu keperluan jangka pendek dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka pendek dan keperluan jangka panjang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, dengan demikian maka struktur permodalan akan menjadi seimbang, dan perekonomian nasional dapat terhindar dari kesulitan. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Apakah transaksi Efek dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani?
  2. Apakah hutang yang timbul akibat pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tanpa berdasarkan Kontrak Rekening Efek Marjin menjadi tanggung jawab Nasabah?
  3. Apakah sah penjualan portofolio Efek Nasabah akibat hutang yang timbul dari pemberian fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah tanpa didahului oleh Pembukaan Rekening Efek Marjin dan Kontrak Marjin?

 

C. Tinjauan Pustaka

Penyelenggara Dana Pensiun

Penyelenggaraan Dana Pensiun mempunyai aspek sosial, aspek psikologi dan aspek ekonomi. Dari aspek sosial, Dana Pensiun memberikan kompensasi melalui program kesejahteraan pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Dari aspek psikologi, Dana Pensiun memberikan rasa aman, juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja karyawan, sehingga karyawan menjadi lebih loyal.141 Rasa aman, loyalitas serta kepuasan karyawan tentunya akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Baik melalui peningkatan produktivitas, meningkatkan citra perusahaan yang baik terhadap masyarakat, serta menjadi tarik bagi perusahaan dalam merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan professional.142 Bagi perekonomian Negara, penyelenggaraan program Dana Pensiun menjadikan Dana Pensiun sebagai sumber dana yang potensial untuk membiayai pembangunan terlebih setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 1988.

Pengertian Transaksi Efek

Transaksi Efek adalah transaksi mengenai jual beli Efek, pinjammeminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek yang terjadi di Bursa. Dasar transaksi Efek adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek. Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam III.A.10 mendefinisikan bahwa :“Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjammeminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.”

Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Marjin di Pasar Modal

Nasabah yang tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal dengan menggunakan fasilitas marjin, harus melalui tahapan-tahapan tertentu sebelum permohonannya disetujui oleh Perusahaan Efek. Nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bapepam, karena setelah Peraturan Bapepam Nomor V.D.6 terbit, tidak semua investor dapat menggunakan fasilitas marjin. Begitu pula halnya dengan Perusahaan Efek, tidak semua Perusahaan Efek dapat memberikan fasilitas marjin bagi nasabahnya. Permohonan mendapatkan fasilitas marjin hanya dapat diajukan oleh nasabah Perusahaan Efek yang memiliki Rekening Efek Reguler dalam arti bahwa telah memiliki Rekening Efek Reguler yaitu rekening untuk bertransaksi secara Reguler sebagai kontrak perjanjian penggunaan jasa Perusahaan Efek sebagai broker adalah nasabah. Dalam bertransaksi, nasabah tidak melakukan secara langsung, tetapi menggunakan jasa Perusahaan Efek sebagai broker.

 

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah usaha mencari jawaban dengan Hukum sebagai objek penelitian.

Hukum dalam bentuknya yang tertulis tersebut, dapat dalam bentuk hukum yang merupakan hasil lembaga legislatif maupun dari putusan-putusan pengadilan.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan karena penelusuran bahanbahan hukum sebagai bahan penelitian terbanyak dilakukan di perpustakaan tempat dimana inventarisasi hukum positif tertulis dilakukan dan disimpan.

Data dari studi kepustakaan disebut dengan data sekunder, dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Pelaksanaan Transaksi Efek sesuai Perjanjian yang ditandatangani Perjanjian yang ditandatangani adalah perjanjian reguler.

Mekanisme transaksi Efek reguler adalah pertama-tama harus diawali dengan pembukaan rekening Efek regular. Rekening Efek reguler dibuka dengan menandatangani kontrak pembukaan rekening Efek reguler. Kontrak ini tunduk pada ketentuan tentang Perjanjian pada umumnya, dan juga ketentuan tentang kontrak yang diatur oleh Bapepam. Dalam proses penerimaan ini, Perusahaan Efek wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan melakukan verifikasi dan identifikasi atas setiap dokumen yang diserahkan oleh Nasabah. Setelah Perusahaan Efek menyetujui, maka kontrak ditandatangani oleh Perusahaan Efek dan Nasabah. Nasabah harus menyerahkan dana dan atau Efek sebagai deposit untuk membiayai seluruh penyelesaian transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek atas perintah Nasabah.

2. Penanggung Jawab Hutang dalam Transaksi Efek Reguler Hutang dalam transaksi Efek dapat timbul salah satunya adalah melalui pemberian fasilitas Efek marjin oleh Perusahaan Efek kepada nasabahnya.

Fasilitas marjin merupakan produk dari Perusahaan Efek. Transaksi yang menggunakan fasilitas marjin disebut transaksi marjin. Biaya penyelesaian transaksi marjin, sebagian menggunakan dana Nasabah, sebagian lagi menggunakan dana pinjaman dari Perusahaan Efek. Dalam transaksi yang menggunakan fasilitas marjin, Perusahaan Efek tidak saja bertindak sebagai perantara tetapi juga sebagai pemberi pinjaman. oleh sebab itu, bentuk kontrak marjin adalah perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian ini selain tunduk pada aturan perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya, juga tunduk pada Peraturan Bapepam tentang mekanisme pembukaan rekening Efek marjin. Peraturan Bapepam mewajibkan Perusahaan Efek membuat kontrak marjin dengan Nasabah untuk membuka rekening Efek marjin nasabah guna menampung transaksi Nasabah yang penyelesaiannya menggunakan fasilitas marjin.

3. Sahnya Tindakan Forced Sell

Tindakan forced sell yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bapepam adalah sah. Tindakan ini adalah salah satu risiko dari transaksi Efek dengan menggunakan fasilitas marjin. Ketika harga Efek yang dibeli dengan fasilitas marjin turun, nilai pembiayaan menjadi naik melebihi batas yang ditentukan oleh Bapepam. Atas kenaikan tersebut dilakukan margin call, yaitu nasabah diminta menambah Efek dan atau dana hingga nilai pembiayaan tidak melebihi 50%. Bila Nasabah tidak berhasil manambah Efek dan atau dana maka Perusahaan Efek diijinkan untuk melakukan forced sell, namun bila forced sell dilakukan tanpa adanya kontrak marjin, maka forced sell menjadi tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan tanpa alas hak dan merupakan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.

 

Contoh Tesis Analisa Hukum

  1. Analisa Hukum terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin kepada Dana Pensiun dalam Transaksi di Pasar Modal (Studi Kasus)
  2. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  3. Analisa Hukum terhadap Penyelesaian Surplus Material pada Proyek Pemerintah yang Menggunakan Kontrak Standar FIDIC Plant Design Build
  4. Analisa Hukum terhadap Perubahan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian (Pembangunan Perumahan) di Kabupaten Bogor
  5. Analisa Hukum dan Kelembagaan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
  6. Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia. (Tinjauan Yuridis Kasus PT.Garuda Indonesia Tbk)
  7. Analisa Hukum Mengenai Pelelangan Barang Gadai yang Tidak Sesuai Prosedur di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat Serta Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Gadai yang Dirugikan
  8. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  9. Analisa Hukum Peran Biro Administrasi Efek (BAE) Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Modal Indonesia
  10. Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)
  11. Analisa Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam Kasus Sengketa Tanah Program Redistribusi di Desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok