Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota

Judul Tesis : Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota

 

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Polri sekarang ini merupakan perkembangan dari perjalanan panjang sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa lampau yang meliputi masa penjajahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa kemerdekaan yang masing-masing itu membentuk kepolisian di Indonesia dengan segala kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Polri akan terus mengalami perkembangan di masa depan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin modern.

Oleh karenanya perlu diadakan usaha pengembangan yang sistematis yang dilandasi adanya perencanaan pembangunan dengan memperhitungkan sebanyak mungkin berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan kata lain masyarakat yang modern menghendaki kepolisian yang modern. Perkembangan masyarakat dari segi jumlah penduduk yang saat ini hasil sensus penduduk tahun 2010 sudah mencapai 237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam kebudayaan yang berbeda-beda, disamping pula perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, perkembangan politik, pendidikan dan perkembangan lainnya sedikit banyak mempengaruhi situasi ketertiban dan keamanan di masyarakat.

 

B. Masalah penelitian Tesis

  1. Bagaimana pelaksanaan tugas unsur-unsur operasional (Sabhara, Intel, Reserse, Polantas) di Polres Metro Tangerang Kota dalam kaitannya tugas pelayanan kepada masyarakat?
  2. Bagaimana peran fungsi pembinaan (sumber daya manusia, material/dukungan tehnologi, anggaran dan pengawasan) dalam mendukung fungsi operasional?
  3. Bagaimana pelaksanaan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) dalam membina kelompok-kelompok pengamanan swakarsa (Pam swakarsa) untuk membantu tugas-tugas Polres Metro Tangerang Kota?

 

C. Landasan Teori

Administrasi kepolisian

Administrasi kepolisian dalam arti yang luas adalah : seluruh aktivitas – aktivitas dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus segera dibentuk yang terutama adalah organisasi, personil, praktek-praktek, dan prosedur-prosedur yang esensinya untuk efektifias kinerja dan penegakkan hukum dan fungsi-fungsi tradisional kepolisian lainnya, dan sebagai pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan (Kenney, 1975).

 

Organisasi

Sebuah organisasi merupakan satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu (pola kerjasama) sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Lubis, 1987; Robbins 1990; Wexley dan YukI 1984 dalam Kasim 1993).

Konsep polisi

Dalam sejarah, istilah polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad sebelum masehi negara Yunani kuno dan Romawi masih merupakan kotakota yang setiap kotanya dinamakan “Polis”. Setiap polis memiliki Politeia tersendiri yang demikian luas pengertiannya meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, karena saat itu rasa kesatuan dalam masyarakat masih sangat kuat sehingga urusan agama termasuk dalam tanggung jawab pengaturannya oleh pemerintahan.

 

Polri

Polri merupakan akronim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pranata dari sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi kepolisian. Sebagai sebuah pranata, maka Polri harus merupakan sistem antar hubungan dan peranan-peranan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan fungsi kepolisian. Fungsi, peran dan tugas Polri diatur dalam Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah suatu analisis untuk memahami fenomena kegiatan pelayanan unsur-unsur operasioanal dan pembinaan kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota dalam dengan pendekatan kualitatif.

Melalui sumber data purposive, pengambilan sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data merupakan mereka yang menguasai, memahami, dan terlibat langsung sebagai pelaksana atas sasaran kajian yang sedang diteliti, seperti para pimpinan dan petugas pelaksana di Polres Metro Tangerang Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, kajian dokumen dan triangulasi atau gabungan.

 

E. Kesimpulan

1. Perkembangan Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang akan terus berkembang menuju kota modern (metropolitan), dan sarat dengan permasalahan sosial seperti kurangnya lapangan pekerjaan, konflik kepentingan antar komunitas, dan kriminalitas. Kuatnya nilai-nilai religious (Islam) yang berkembang di tengah kehidupan masyarakatnya tidak sepenuhnya mampu menahan pengaruh perubahan lingkungan baik global, nasional maupun lokal termasuk akibat-akibat pembangunan kota itu sendiri.

2. Polres Metro Tangerang Kota sebagai kesatuan operasional dasar

(KOD) Polri kota besar (metropolitan) adalah bagian dari organisasi Kepolisian Nasional Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang diatur dalam Undangundang nomor 2 tahun 2002, termasuk peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang terorisme, undang-undang anti korupsi, undang-undang kepegawaian dan lain sebagainya.

3. Manajemen operasional di Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan

oleh fungsi-fungsi operasional kepolisian seperti Sabhara, Reserse, Intel, Lalu Lintas, termasuk fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) yang bertugas melakukan pembinaan kepada pengamanan swakarsa, melalui kegiatan-kegiatan pre-emtif, preventif dan represif. Titik berat kegiatan operasional di utamakan pada pre-emtif dan preventif sesuai dengan pepatah “its better to prevent than to cure” serta lebih mendekatkan hubungan polisi dan masyarakat (community policing).

 

Contoh Tesis Kepolisian

  1. Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota
  2. Analisis Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus terhadap Mekanisme Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru)
  3. Analisis Administrasi Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Suatu Tinjauan untuk Meningkatkan Law Enforcement
  4. Administrasi pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak- Jakarta Selatan