Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta

Latar Belakang Masalah Administrasi Untuk Penduduk 

Masalah yang di hadapi oleh penduduk di Kota Surakarta adalah lapangan kerja yang semakin sempit. Masalah ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang begitu cepat dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja. Dampak dari masalah ini adalah peningkatan tindak kriminal. Lapangan kerja yang semakin sempit menyebabkan persaingan kerja yang ketat. Bagi orang-orang yang tidak mampu bersaing kerja di sektor formal, mereka akan mencari pekerjaan di sektor informal seperti pedagang kaki lima atau pedagang asongan.

Semua ini menimbulkan kecenderungan ketidaktertiban masalah administrasi kependudukan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sudah barang tentu dituntut untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 khususnya berkaitan dengan pendaftaran penduduk secara efektif. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 hingga saat ini sudah waktunya dievaluasi dan di teliti khususnya dalam hal pendaftaran penduduk. Karena masyarakat telah dianggap tahu akan aturan tersebut. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Studi tentang Pendaftaran Penduduk)

Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta?
  2. Apakah implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
  3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta?

Tinjauan Pustaka

  1. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi itu sendiri menurut Soenarko diartikan sebagai “kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan pemerintah tersebut. Oleh karena itu dapat pula disebut sebagai kegiatan administrasi. Sedang dalam administrasi terdapat kegiatan penting yaitu kepemimpinan”.

  1. Teori Efektivitas Hukum
    1. Bilakah Hukum dikatakan efektif
    2. Pengaruh Hukum terhadap Masyarakat

Pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum. Harapan awalnya memang demikian, akan tetapi di dalam kenyataannya, maka hukum tidak selalu berpengaruh secara positif; terhadap masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis. Konsep hukum yang dipakai adalah konsep hukum ke lima yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak sebagai interaksi antar mereka sehingga menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif karena ingin mengevaluasi program yang sedang berjalan dan diagnostik karena ingin mengenali sebab-sebab, pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan dari pelaku peristiwa secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumen.

Kesimpulan

  1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk telah diimplementasikan di Kota Surakarta meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pindah Datang.
  2. Kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta belum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Belum sesuainya implementasi tersebut mengenai sanksi yang belum di terapkan dan masalah pindah datang penduduk, khususnya ketika penduduk datang tidak melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
  3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta Dari penelitian yang telah penulis lakukan, tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan lebih di karenakan oleh faktor struktur (structure) dan budaya masyarakat (legal culture). Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ke masyarakat. Selain itu faktor budaya masyarakat yang mengakibatkan tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan itu lebih di karenakan budaya timur yang cenderung paternalistik, di dukung budaya Jawa mengenal sungkan, ewuh pakewuh, tidak enakan, takut menyakiti orang lain, yang menjadi sebuah dilema untuk berkata tidak.